Partai Republik Gelar Sidang Penyelidikan Pemakzulan Joe Biden, saat Jabatan Presiden Hampir Selesai

Namun, DPR memberikan suara menentang pemakzulan atas tuduhan sumpah palsu kedua dan atas penyalahgunaan kekuasaan.

Pada 12 Februari 1999, Senat membebaskan Clinton 55-45 atas tuduhan sumpah palsu, dengan 10 Republikan bergabung dengan semua Demokrat, dan 50-50 atas tuduhan obstruksi, dengan lima Republikan bergabung dengan Demokrat.

Richard Nixon (1973)

Proses pemakzulan Presiden Richard M Nixon terjadi karena skandal Watergate, yang dimulai pada 1972, ketika rekan-rekan Nixon masuk ke markas besar Komite Nasional Demokrat.

Pembobolan itu adalah bagian dari upaya besar dan terkoordinasi untuk memengaruhi pemilihan yang akan datang.

Komite Kehakiman DPR memulai proses impeachment pada 30 Oktober 1973.

Baca juga: Trump Kembali Lolos dari Pemakzulan, Biden: Bagian Menyedihkan dalam Sejarah Kita

Komite menyetujui tiga pasal pemakzulan Presiden Nixon, yakni menghalangi keadilan, penyalahgunaan kekuasaan dan penghinaan terhadap Kongres, serta merujuk mereka ke lantai DPR pada Juli 1974.

Sebelum DPR dapat menyelesaikan dengar pendapatnya dan memberikan suara untuk pemakzulan, Nixon mengumumkan pengunduran dirinya pada 8 Agustus 1974

Andrew Johnson (1868)

Presiden Andrew Johnson dimakzulkan bukan karena pelanggaran hukum tertentu, tetapi karena perebutan kekuasaan yang luas antara Gedung Putih dan Kongres.

Johnson merupakan Wakil Presiden Abraham Lincoln dan menjadi presiden ketika Lincoln dibunuh.

Dia telah menghabiskan sebagian besar masa jabatan bentrok dengan Kongres yang dikendalikan oleh Partai Republik mengenai Rekonstruksi.

Pada Maret 1868, DPR menyetujui 11 pasal pemakzulan terhadap Johnson.

Tuduhan utamanya, dia telah melanggar Tenure of Office Act of 1867, yang telah diberlakukan Kongres dalam upaya eksplisit untuk mencegahnya memecat pejabat pro-Rekonstruksi yang ditunjuk Lincoln.

Baca juga: Hasil Jajak Pendapat: Mayoritas Orang Brasil Dukung Pemakzulan Jair Bolsonaro

Undang-undang tersebut menyatakan, presiden memerlukan persetujuan Senat untuk memecat pejabat eksekutif yang dikonfirmasi Senat, dan Johnson menentangnya dengan memecat Menteri Perang Edwin M. Stanton.

Pada Mei 1868, Johnson mendapat satu suara setelah dicopot dari jabatannya.

Dia menjalani sisa masa jabatannya, kurang dari setahun.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)