Partai Republik Gelar Sidang Penyelidikan Pemakzulan Joe Biden, saat Jabatan Presiden Hampir Selesai
Menjelang berakhirnya pemerintahan Biden, anggota parlemen Partai Republik AS justru menggelar sidang pertama penyelidikan pemakzulan Joe Biden.
Nancy Pelosi awalnya sempat menolak upaya pemakzulan Trump ini.
Namun, Pelosi akhirnya mengambil keputusan tersebut sebagai tanggapan atas panggilan telepon Trump yang menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menyelidiki mantan Wakil Presiden Joe Biden.
Baca juga: Donald Trump Bebas dari Pemakzulan, Ini Reaksi dari Berbagai Pihak dan Apa yang Terjadi Selanjutnya

Saat itu, Joe Biden menjadi calon terdepan untuk presiden dari Partai Demokrat serta menyelidiki putra Biden, Hunter Biden.
Panggilan telepon antara Trump dan Presiden Ukraina itu datang tak lama setelah Trump membekukan bantuan hampir 400 juta dolar Amerika ke Ukraina.
Trump dinyatakan telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan menggunakan bantuan pemerintah sebagai pengaruh untuk membujuk Ukraina, agar membantunya.
Donald Trump juga terbukti menghalangi Kongres dengan menolak memberikan dokumen dan memberi tahu pejabat pemerintah untuk tidak bersaksi.
DPR memakzulkan Trump pada 18 Desember 2019.
Mereka memberikan suara 230 hingga 197 untuk menyetujui penyalahgunaan tuduhan kekuasaan dan 229 hingga 198 untuk menyetujui dakwaan penghalang.
Pada 5 Februari 2020, Senat membebaskan Trump atas kedua dakwaan.
Bill Clinton (1998)
Proses pemakzulan terhadap Presiden Bill Clinton, seorang Demokrat, dimulai pada Oktober 1998.
Pemakzulan Bill Clinton merupakan tanggapan atas pengungkapan, dia telah melakukan hubungan seksual dengan seorang pekerja magang Gedung Putih.
Baca juga: Bill Clinton Ungkap Penyesalan atas Kesepakatan Rusia-Ukraina yang Buat Kyiv Serahkan Senjata Nuklir

Tuduhan tersebut tidak secara langsung terkait dengan kesalahannya dengan pekerja magang, Monica Lewinsky yang berusia 22 tahun.
Tetapi, Clinton dimakzulkan atas tuduhan telah berbohong di bawah sumpah dan mendorong orang lain untuk mengakui tuduhan terkait kasus tersebut.
Pada 19 Desember 1998, DPR yang dikendalikan Republik memakzulkan Clinton atas tuduhan sumpah palsu dan menghalangi keadilan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.