Trump Umumkan Israel-Sudan Akhirnya Sepakat Normalisasi Hubungan

TRIBUNNEWS.COM - Presiden AS Dnald Trump mengumumkan, Sudan dan Israel sepakat untuk menormalisasi hubungan, Jumat (23/10/2020).

Kesepakatan tersebut merupakan pencapaian Trump atas kebijakan luar negeri di masa jabatannya yang tinggal dua pekan, sebelum dia memasuki putaran pemilihan presiden AS November mendatang.

Mengutip CNN, Trump menyampaikan pengumuman ini dari Oval Office.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, dan Perdana Menteri Sudan, Abdalla Hamdok, bergabung melalui telepon.

Baca juga: Kecewa Bahrain dan UEA Normalisasi Hubungan dengan Israel, Palestina Putuskan Keluar dari Liga Arab

Baca juga: Soal Normalisasi Israel-UEA, Azis Syamsuddin: Indonesia Tetap Bersama Palestina

Menurut pernyataan bersama dari ketiga negara, para pemimpin Sudan dan Israel "menyetujui normalisasi hubungan antara Sudan dan Israel dan untuk mengakhiri keadaan perang antara negara mereka".

Kedua negara dilaporkan setuju untuk memulai hubungan ekonomi dan perdagangan, dengan sebuah fokus awal pada pertanian.

Para pemimpin juga sepakat bahwa delegasi akan bertemu dalam beberapa minggu mendatang untuk merundingkan kesepakatan kerja sama di bidang-bidang tersebut.

Selain itu, beberapa bidang yang disinggung yakni teknologi pertanian, penerbangan, masalah migrasi, dan bidang lainnya untuk kepentingan kedua bangsa.

"Para pemimpin juga memutuskan untuk bekerja sama untuk membangun masa depan yang lebih baik dan memajukan tujuan perdamaian di kawasan itu," kata pernyataan bersama itu.

Baca juga: Lima Alasan Normalisasi Hubungan Israel-UEA & Bahrain, Tetap Lanjut Walau Dinilai Khianati Palestina

Baca juga: Normalisasi Negara-negara Arab dengan Israel Tak Mengubah Posisi Indonesia Pada Palestina

Lebih lanjut, Netanyahu mengatakan, delegasi Israel dan Sudan akan segera bertemu untuk memulai diskusi tentang kerja sama di berbagai bidang.

Namun, Menteri Luar Negeri Sudan, Omar Gamareldin mengatakan kepada TV pemerintah pada hari Jumat, Dewan Legislatif negara itu masih harus menyetujui perjanjian normalisasi.

“Ini kesepakatan untuk normalisasi, belum normalisasi," katanya.

"Pemerintah tidak bisa secara sepihak menyelesaikan proses normalisasi karena pemerintah adalah Sovereign Council, Council of Minister, dan Legislative Council," terang Gamareldin.

Baca juga: Reaksi Dunia Ketika Donald Trump Umumkan Normalisasi Hubungan Diplomatik Bahrain-Israel

Sementara itu, para pemimpin Palestina mengecam perjanjian normalisasi, dengan salah satu menyebutnya sebagai "menusuk rakyat Palestina dan Sudan dari belakang".

Kelompok militan di Gaza pun menyuarakan kemarahan mereka.

Baca juga: Normalisasi Hubungan Israel Memungkinkan Umat Yahudi Bisa Beribadah di Kompleks Al-Aqsa

Pengumuman normalisasi datang tak lama setelah Gedung Putih mengatakan, Trump telah memberi tahu Kongres tentang niatnya untuk menghapus Sudan dari daftar negara sponsor terorisme.

Penghapusan daftar sponsor terorisme yang sudah 27 tahun berjalan itu secara luas dipandang terkait kesepakatan dengan Israel, meski keinginan awal Khartoum ingin menjaga masalah itu tetap terpisah.

Baca juga: Trump Umumkan akan Hapus Sudan dari Daftar Negara Sponsor Terorisme

Berbicara dari Oval Office pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengatakan, normalisasi dan langkah untuk mencabut Sudan dari daftar negara sponsor terorisme "keduanya memiliki satu kesamaan: Mereka masuk akal bagi rakyat Sudan."

Pompeo mengatakan, Sudan "melakukan semua hal yang perlu mereka lakukan" untuk dihapus dari daftar.

Dia mencatat, AS ingin mendukung pemerintah yang dipimpin sipil, yang didirikan setelah pemimpin kuat Sudan, Omar al-Bashir, digulingkan dalam kudeta militer pada April 2019 setelah tiga dekade berkuasa.

"Kepemimpinan Sudan sekarang sedang menuju hasil yang sangat kuat dan meningkatkan kehidupan rakyat Sudan dan kami berpikir untuk wilayah yang lebih luas di Afrika utara juga," katanya.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)