Prancis tarik duta besar dari Italia, mengapa perseteruan diplomatik dua negara tetangga ini membesar?
Pejabat tinggi Italia mendukung kelompok anti-pemerintah Prancis. Hubungan buruk kedua negara pun semakin dalam.
Tahun 2016, Yunani menarik perwakilan mereka di Austria saat krisis imigran pecah. Yunani dan Italia menunjukkan keputusasaan atas keengganan anggota Uni Eropa lainnya menyepakati batas kuota pencari suaka yang boleh mendarat di garis pantai mereka.
Pada 2017, Hungaria memulangkan perwakilan mereka di Belanda. Penyebabnya, duta besar Belanda menghubungkan pemerintah Hungaria dengan kelompok ISIS.
Apa latar belakangnya?
Hubungan panas antara Prancis dan Italia belakangan selalu berkaitan dengan isu imigrasi.
Prancis sempat mengkritik Italia yang tak memperbolehkan perahu berisi imigran di Laut Mideterania berlabuh. Sebagai respons, Italia balik menuduh Prancis juga enggan menampung imigran.
Prancis dituduh memulangkan imigran melalui perbatasan kedua negara di kawasan utara Italia.
Januari lalu Prancis memanggil duta besar Italia setelah Di Maio menuduh pemerintahan mereka "tidak pernah berhenti mengkoloni puluhan negara Afrika".
Dalam waktu yang hampi bersamaan, Salvini menuduh Prancis menyembunyikan 14 'teroris' yang diincar Italia setelah seorang mantan militan diekstradisi dari Bolivia.
Prancis semakin gerah karena Italia membangun jalur kereta cepat bernilai 8,6 miliar euro (Rp136 triliun) dari Lyon menuju Turin. Proyek itu tidak disetujui negara-negara koalisi Italia.
Siapa 'kelompok jaket kuning'?
Kelompok pengunjuk rasa ini pertama kali turun ke jalanan di Prancis, November 2018. Mereka tak setuju pada kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Demonstran yang dikenal dengan istilah 'gilets jaunes' ini menyebut kenaikan harga BBM memukul warga Prancis yang tinggal di daerah terpencil dan yang hidupnya bergantung pada kendaraan bermotor.
Nama gerakan ini diambil dari jaket kuning berwarna mencolok yang dipakai para pengunjuk rasa. Jaket itu wajib tersedia di kendaraan bermotor milik penduduk Prancis.
Namun sejak unjuk rasa pertama mereka dan kebijakan pemerintah Prancis terbaru soal pajak bahan bakar, tuntutan gerakan jaket kuning meluas.
Mereka mendorong publik mengambil alih kekuasaan serta menginginkan penyelenggaraan referendum.
