TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 18.277.083 keluarga penerima manfaat dipastikan akan memperoleh bantuan sosial (bansos) berupa beras 10 kilogram per bulan selama Oktober dan November 2025. 

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp7 triliun untuk mendukung program ini.

Rencananya, pemerintah akan melakukan evaluasi pada Desember 2025 untuk menilai sejauh mana program berjalan efektif dan kemungkinan keberlanjutannya.

Bantuan beras ini merupakan bagian dari Paket Ekonomi 2025 yang dikaitkan dengan program Penyerapan Tenaga Kerja. Paket tersebut terdiri dari:

• 8 program akselerasi yang dijalankan pada 2025,
• 4 program yang berlanjut pada 2026, serta
• 5 program andalan yang fokus pada penyerapan tenaga kerja.

Program-program ini mencakup dukungan pangan, akses pembiayaan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, hingga perluasan lapangan kerja baru.

Cara Cek Nama Penerima Bantuan Beras

Masyarakat dapat mengecek apakah namanya terdaftar sebagai penerima bansos beras melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id dengan langkah berikut:

• Buka laman cekbansos.kemensos.go.id

Baca juga: Dari Bantuan Beras hingga Diskon Iuran BPJS, Ini Rincian Paket Ekonomi 8+4+5

• Pilih wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa)
• Masukkan nama lengkap sesuai KTP
• Ketik kode captcha yang muncul
• Klik tombol “Cari Data”

Realisasi Bantuan Sebelumnya

Sebagaimana diketahui, program bantuan pangan beras tahun 2025 telah lebih dulu berjalan pada Juni–Juli dengan alokasi dua bulan. 

Hingga 17 September, penyaluran telah mencapai 363,5 ribu ton atau 99,44 persen dari target 365,5 ribu ton.

Adapun wilayah yang belum tuntas umumnya memiliki kendala geografis, sehingga penyalurannya memerlukan waktu lebih lama.

Untuk tahap Oktober–November, pemerintah menekankan peningkatan ketepatan sasaran penerima. 

Proses ini menggunakan basis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus diperbarui.

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengecekan ulang data calon penerima. 

Hal itu ia sampaikan saat menerima audiensi Bupati Mesuji, Elfianah, di Jakarta pada Rabu (17/9/2025).

“Terkait pelaksanaan kembali bantuan pangan beras, pemerintah daerah perlu membantu dan memberi masukan, karena mereka yang paling tahu kondisi wilayahnya. Jangan sampai bantuan justru diterima pejabat atau keluarga yang mampu,” ujar Arief.

Arief menambahkan, penyesuaian data DTSEN masih dapat dilakukan. 

Pemerintah daerah diminta segera melakukan verifikasi sebelum penyaluran dimulai, sambil menunggu transfer anggaran dari Kementerian Keuangan.

(Tribunnews.com/Widya)