Pansel Tetapkan 8 Calon Pejabat Dewan Komisioner LPS, Tiga Alumni STAN, Apa Tanggapan IKANAS?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) periode 2025-2030 telah menetapkan enam nama kandidat yang akan maju ke tahap selanjutnya.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Seleksi yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani menegaskan, proses seleksi calon anggota Dewan Komisioner LPS dilakukan secara ketat dan berintegritas.

Dari proses seleksi yang berlangsung sebelumnya, Pansel telah meloloskan tiga calon ketua dan tiga calon anggota Dewan Komisaris.

Berikut nama-nama yang telah ditetapkan:

Calon Ketua DK LPS:
1.    Dwityapoetra Soeyasa Besar, Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik LPS
2.    Muhammad Iman NHB Pinuji, Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan
3.    Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS

Calon Anggota DK LPS yang Membidangi Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank:
1.    Agresius R. Kadiaman, Risk Management and Compliance Director PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
2.    Ferdinan Dwikoraja Purba, Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Tania Tbk
3.    Teguh Supangkat, Deputi Komisiner Pengawas Konglomerasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan

Setelah penetapan, Pansel telah mengirimkan nama-nama tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan untuk kemudian berlanjut menjalani proses selanjutnya yakni uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI.

Pertengahan Juli lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga sebagai Ketua Panitia Seleksi DK LPS mengumumkan ada 26 calon ketua dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030 yang lulus seleksi administratif serta dapat mengikuti tahap seleksi selanjutnya.

"Keputusan panitia seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat," tulis Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pengumuman di Jakarta, Sabtu, 12 Juli 2025.

Seluruh calon ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS yang telah lulus seleksi administratif dan dilanjutkan dengan seleksi kelayakan dan kepatutan periode pertama, yang meliputi penelitian rekam jejak, masukan masyarakat, pemeriksaan kesehatan, dan asesmen makalah.

Baca juga: Panitia Seleksi Calon Dewan Komisioner LPS Loloskan 12 Nama, Siapa Saja Mereka?

Tahap pemeriksaan kesehatan (medical check up) kepada para calon ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS dilakukan pada Senin (14/7/2025) di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

Calon ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS juga diwajibkan melaksanakan asesmen penulisan makalah secara mandiri sesuai tema/pernyataan/pertanyaan dan ketentuan dalam bentuk kerangka acuan penulisan makalah pada Selasa (15/7/2025) di gedung Kementerian Keuangan.

Baca juga: Ekonom Esther Minta Seleksi Dewan Komisioner LPS Berdasarkan Kompetensi dan Pengalaman 

Pada 2 Juli 2025, dua calon Wakil Ketua Dewan Komisaris LPS, yaitu Doddy Zulverdi dan Farid Azhar Nasution, menjalani fit and proper test di DPR RI yang hingga saat ini hasilnya belum diumumkan.

Tiga Alumni STAN Lolos

Dari delapan calon pejabat LPS tersebut, terdapat tiga alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), yaitu Farid Azhar Nasution, Muhammad Iman NHB Pinuji, dan Ferdinan Dwikoraja Purba. 

Hal ini menimbulkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk Ikatan Keluarga Alumni STAN (IKANAS STAN).

Ketua IKANAS STAN Heru Muara Sidik mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian rekan-rekan alumni mereka. “Sebagai keluarga besar STAN, saya bangga dengan kiprah mereka yang mampu bersaing dengan kandidat lain," ujarnya, Selasa, 19 Agustus 2025.

Menurut Heru, anggota Pansel DK LPS bukan sembarangan, mereka diangkat langsung oleh Presiden.

"Di sana ada Ibu Menkeu Sri Mulyani, Pak Thomas selaku Wamenkeu, perwakilan Bank Indonesia dan OJK serta perwakilan dari industri perbankan dan asuransi yang profilnya bukan kaleng-kaleng,” kata Heru.

Tepis Isu Miring

Heru juga menanggapi isu yang beredar mengenai proses seleksi yang tidak transparan dan terkesan berpihak pada Alumni STAN. 

“Saya yakin Pansel bekerja profesional dan berintegritas. Saya juga optimis bahwa sistem meritokrasi yang telah diterapkan dalam proses seleksi ini mampu menghasilkan pemimpin LPS yang kompeten sehingga peran LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional semakin optimal.”

“Jadi tuduhan tersebut sangat tidak berdasar dan dibuat-buat, coba saja cek semua anggota Pansel, tidak ada satupun yang merupakan alumni STAN," ujarnya.

"Jadi isu keberpihakan Pansel pada Alumni STAN jelas tidak benar. Tapi saya maklum, di tengah kompetisi ini sangat wajar apabila ada isu-isu yang berkembang,” lanjut Heru.

Presiden Prabowo telah menunjuk Anggota Pansel Pemilihan DK LPS sejak 17 April 2025.

Mereka terdiri dari ketua merangkap anggota yaitu Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dengan anggota terdiri dari Thomas A.M. Djiwandono sebagai perwakilan pemerintah, Aida S. Budiman sebagai perwakilan Bank Indonesia, Dian Ediana Rae sebagai perwakilan OJK, Fauzi Ichsan sebagai perwakilan industri perbankan, dan Rizal Bambang Prasetijo sebagai perwakilan industri asuransi.

Menanggapi proses seleksi anggota dewan komisioner LPS ini, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menekankan, proses pemilihan Anggota dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) harus mengedepankan asas independensi.

Proses rekrutmen dan asesmen para calon juga harus berdasarkan kompetensi dan integritas. Hal ini bisa dilihat dari latarbelakang pengetahuan dan pengalamannya. 

"Kompetensi bisa dilihat dari background knowledge dan experience-nya," kata Esther melalui keterangan tertulis, Minggu (20/7/2025).

Menurut Esther, salah satu langkahnya adalah dengan tidak memprioritaskan calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner dari latar belakang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) maupun Kementerian Keuangan.

Ketiga institusi tersebut sudah masing-masing terwakili oleh Anggota Dewan Komisioner Ex Officio di tubuh DK LPS.

"Tugas LPS terkait dengan tabungan masyarakat maka pasti beririsan dengan tugas BI dan OJK, tetapi bukan berarti mantan orang yang bekerja di BI dan OJK bisa ditempatkan di LPS, meskipun selama ini praktiknya demikian,” ujar Esther.