Purbaya Yudhi Sempat Tak Percaya Ditunjuk Jadi Menkeu, Ngaku Kaget Saat Ditelepon Nomor Asing

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (8/9/2025) sore.

Salah satu Kementerian yang mengalami perombakan yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kini, posisi Menteri Keuangan tak lagi dijabat oleh Sri Mulyani, melainkan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya Yudhi awalnya merasa tak percaya jika dirinya mendapat undangan untuk dilantik sebagai Menteri Keuangan.

Bahkan ia menyebut informasi penunjukkan dirinya sebagai Menteri Keuangan dilakukan secara mendadak.

“Siang itu sekira pukul 12:30 WIB, saya mendapat telepon dari nomor asing (tak dikenal),” kata Purbaya, dikutip dari Wartakotalive.com, Selasa (9/9/2025).

“Orang yang menelepon saya tadi, meminta saya untuk datang ke Istana Kepresidenan untuk mengikuti pelantikan menteri baru,” sambungnya.

Baca juga: Baru Dilantik Jadi Menkeu, Gaya Komunikasi Purbaya Yudhi Langsung Dikritik Nirempati

Purbaya sontak merasa kaget dan tak percaya dengan informasi tersebut karena nomor yang menghubunginya tak ada dalam kontak pribadinya.

Namun, setelah ditelusuri, ternyata seseorang yang menghubunginya tadi adalah Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

"Saya pikir saya ditipu, saya cek yang telepon nomornya telepon beneran. Saya cek lagi ternyata Seskab beneran," kata Purbaya.

Purbaya tidak menampik sebelum menjadi Menteri Keuangan dirinya beberapa kali hadir berdiskusi dengan Presiden Prabowo terkait masalah ekonomi.

Namun menurutnya diskusi tersebut bukan merupakan ajang penilaian atau assesment sebagai Menkeu.

Profil Singkat Purbaya

Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor, Jawa Barat pada 7 Juli 1964.

Ia memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB), memperoleh gelar Master of Science (MSc) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. 

Purbaya diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.