Sambil Tunjukkan Foto Kereta Cepat, Ketua DPR Singgung Kepentingan Sesaat Berisiko Jadi Beban Negara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal kepentingan sesaat dapat menjadi risiko beban negara di masa depan.

Ketika berpidato saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025), Puan menyinggung hal tersebut sambil menunjukkan foto kereta cepat atau Whoosh.

Kereta cepat adalah moda transportasi rel yang dirancang untuk melaju dengan kecepatan tinggi, umumnya di atas 250 km/jam, menggunakan jalur khusus yang minim hambatan dan tikungan tajam. 

Baca juga: DPR Pertanyakan Danantara Restrukturisasi Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Harus Dikawal

Proyek ini diketahui dibangun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Puan awalnya mengatakan bahwa pembangunan bukanlah proses yang instan. Dia bilang, tidak semua hasil pembangunan dapat dirasakan seketika.

Ia menyebut pembangunan membutuhkan waktu, konsistensi, dan kesinambungan kebijakan.

"Kebijakan yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat, sebesar apa pun tampaknya hari ini baik, akan tetapi dapat berisiko menjadi beban negara di masa depan," kata Puan yang dalam paparannya ditunjukkan foto Whoosh.

Ia pun mengatakan DPR RI bersama Pemerintah memegang tanggung jawab konstitusional yang besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara, baik dalam politik hukum, politik pertahanan, politik pembangunan, maupun politik anggaran, dirumuskan secara cermat.

Kebijakan negara itu dipertimbangkan dengan mempertimbangkan secara menyeluruh manfaat dan risiko, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

"Setiap kebijakan harus berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat, bukan semata pada kepentingan sektoral atau kepentingan jangka pendek," ujar Puan.

Sebagai informasi, proyek Whoosh atau kereta cepat yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau setara Rp 19,54 triliun.

Untuk menutup biaya tersebut, proyek ini mendapat pinjaman dari China Development Bank (CDB) sebesar 230,99 juta dollar AS dan 1,54 miliar renminbi, atau totalnya setara Rp 6,98 triliun.