Sri Mulyani Jawab Keraguan soal Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen: Kita Tetap Percaya BPS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi keraguan sejumlah pihak terkait capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 5,12 persen secara tahunan atau year on year.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah tetap meyakini validitas data yang dirilis BPS.

“Ya, kita selama ini menggunakan BPS kan ya. Jadi BPS tentunya menjelaskan mengenai datanya, metodologinya, sumber informasinya. Kita tetap percaya BPS,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Saat ditanya apakah keraguan itu menjadi perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani menampik.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia  ini menilai BPS tetap berpegang kepada integritas dalam melakukan kerjanya.

“Tidak. Ya kan kita lihat semua indikator berdasarkan BPS. Data sign mengenai rumah tangga juga dari mereka. Jadi saya rasa BPS tetap berpegang kepada integritas dari datanya,” pungkasnya.

Diumumkan BPS

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 sebesar 5,12 persen yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin menimbulkan kecurigaan adanya tekanan dari Istana.

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa selama periode waktu tertentu. 

Ini biasanya diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan nasional riil dan mencerminkan seberapa besar aktivitas ekonomi meningkat dari tahun ke tahun.

Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi ditandai naiknya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, bertambahnya produksi barang dan jasa, berkurangnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatnya daya beli masyarakat.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan angka pertumbuhan ekonomi yang diumumkan BPS menantang konsensus suram yang telah disuarakan hampir seluruh lembaga kredibel, dari IMF dan Bank Dunia yang memproyeksikan di kisaran 4,7-4,8 persen, hingga para ekonom domestik yang melihat langsung lesunya denyut nadi perekonomian.

Adapun rinciannya, Dana Moneter Internasional (IMF), dalam laporan World Economic Outlook Update edisi Juli 2025, memproyeksikan angka 4,8 persen. 

Senada dengan itu, Bank Dunia melalui Global Economic Prospects edisi Juni 2025 bahkan memberikan estimasi yang lebih konservatif di angka 4,7 persen. 

Dari dalam negeri, Bank Indonesia memberikan rentang proyeksi antara 4,7 persen hingga 5,1%, di mana angka realisasi BPS justru melampaui batas atas skenario paling optimis sekalipun. 

Pemerintah sendiri, melalui Kementerian Keuangan, menargetkan pertumbuhan di kisaran 5,0?lam asumsi APBN. 

Sementara itu, lembaga riset independen seperti INDEF dan LPEM FEB UI juga memberikan proyeksi yang jauh di bawah realisasi, masing-masing di angka 4,8?n 4,95%. 

"Konsensus yang solid ini menunjukkan bahwa para analis, baik global maupun domestik, melihat sinyal pelemahan yang nyata, sebuah sinyal yang tampaknya diabaikan oleh angka tunggal BPS," kata Achmad kepada Tribunnews.com, Rabu (6/8/2025).

Menurutnya, narasi resmi BPS yang coba dibangun bahwa sebuah "tsunami fiskal" dari belanja pemerintah mampu menjadi penyelamat tunggal, terdengar simplistis dan tidak memadai. 

Ia menyebut, atas hal itu muncul pertanyaan fundamental yang kini menggantung di benak publik adalah, benarkah daya ungkit belanja pemerintah sedahsyat itu hingga mampu meniadakan dampak gabungan dari lesunya konsumsi, mandeknya investasi swasta, dan anjloknya ekspor?

"Kecurigaan yang beralasan ini secara sah membuka kembali kotak pandora yang selama ini coba ditutup rapat. Kemungkinan adanya kelemahan fundamental dalam metodologi BPS, baik yang terjadi karena ketidaksengajaan maupun kesengajaan," paparnya.

Ada Intervensi dari Istana?

Achmad menyampaikan, keraguan publik terhadap anomali data ini mengerucut pada dua kemungkinan yang sama-sama meresahkan, yang harus dibedah dengan nalar kritis.

Opsi pertama adalah kemungkinan adanya inkompetensi dan kesalahan metodologis yang tidak disengaja. 

"Kita harus berani bertanya, apakah metodologi BPS, yang mungkin dirancang untuk struktur ekonomi beberapa dekade lalu, masih relevan?," ucapnya.

Menurutnya, ekonomi telah bertransformasi secara drastis. Bagaimana BPS menangkap nilai tambah dari jutaan pelaku ekonomi digital, gig workers, atau transaksi e-commerce lintas batas yang tidak tercatat dalam survei konvensional? 

Bisa jadi, Achmad menyebut, kerangka survei dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang ada saat ini memiliki kelemahan inheren. 

Ia mungkin memberikan bobot yang berlebihan (over-represent) pada sektor-sektor yang datanya mudah didapat dari laporan administratif pemerintah, seperti konstruksi proyek negara dan belanja aparatur. 

Sebaliknya, ia secara signifikan meremehkan (under-represent) dinamika sektor swasta, UMKM, dan sektor informal yang justru sedang berjuang paling keras. 

Jika ini masalahnya, maka angka 5,12?alah produk dari sebuah sistem pengukuran yang usang atau cacat, yang menghasilkan potret ekonomi yang terdistorsi, indah di permukaan namun keropos di dalam.

Opsi kedua, Achmad menyampaikan, yang lebih suram dan menakutkan adalah adanya intervensi dan manipulasi data yang disengaja. 

"Ini adalah sebuah kemungkinan yang tidak bisa lagi dikesampingkan dalam iklim politik yang penuh tekanan, di mana angka menjadi segalanya," tutur Achmad.

Ia melihat angka pertumbuhan ekonomi bukan lagi sekadar statistik, ia adalah rapor politik, komoditas pencitraan, dan justifikasi kebijakan. 

Sehingga, kata Achmad, ketika sebuah rezim menempatkan legitimasi dan citra keberhasilannya pada angka-angka tertentu, maka independensi lembaga statistik seperti BPS berada di bawah ancaman terbesar. 

"Pertanyaan mengenai adanya "pesanan" atau intervensi untuk "memoles" data agar terlihat baik menjadi sebuah keniscayaan," tuturnya.

"Kita tidak perlu bukti adanya telepon langsung dari Istana ke kantor BPS," sambung Achmad.

Lebih lanjut Ia mengatakan, tekanan bisa datang secara halus melalui alokasi anggaran, pemilihan pimpinan, atau sekadar "pemahaman" tak tertulis bahwa data yang "baik" akan membuat semua pihak senang. 

"Angka yang melenceng jauh dari semua perkiraan bisa menjadi indikasi adanya upaya sistematis untuk merekayasa realita demi kepentingan politik sesaat, dengan mengorbankan kebenaran dan kredibilitas jangka panjang," paparnya.