Senin, 6 Oktober 2025

BPOM Bersama GAPMMI Perkuat Sistem Antipenyuapan dalam Pengawasan Industri Pangan Olahan

BPOM dan GAPMMI bekerja sama dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di sektor pangan olahan. 

Ist/HO
PENGAWASAN PANGAN - Kepala BPOM RI, dr. Taruna Ikrar, dan Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman, pada Gebyar Layanan Publik Terpadu Pangan Olahan di Kantor Pusat BPOM RI, Jakarta. (HO/BPOM) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerjasama dengan Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di sektor pangan olahan. 

BPOM melakukan penandatanganan pakta integritas dengan asosiasi dalam Gebyar Layanan Publik Terpadu Pangan Olahan di Kantor Pusat BPOM RI, Jakarta. 

BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan, dan alat kesehatan demi melindungi kesehatan masyarakat

GAPMMI adalah singkatan dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, sebuah organisasi independen yang menaungi pelaku industri makanan dan minuman di Indonesia.

Kepala BPOM RI, dr. Taruna Ikrar, mengatakan penandatanganan pakta integritas ini untuk menciptakan sistem pengawasan dan pelayanan publik yang bebas dari praktik koruptif.

"Kemitraan strategis ini merupakan pilar pendukung upaya bersama dalam mewujudkan transformasi BPOM dalam memberikan pelayanan publik yang berintegritas dan profesional," kata Taruna melalui keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025).

BPOM, kata Taruna, akan memperkuat sistem pengawasan pangan olahan.

Langkah ini berorientasi pada perlindungan konsumen dan keberlanjutan industri. 

"Keterlibatan aktif GAPMMI sebagai mitra industri dalam menciptakan ekosistem pangan olahan yang semakin tangguh, aman, dan adaptif terhadap perkembangan dunia yang semakin maju dan kompetitif," ucapnya. 

Sementara itu, Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman, menekankan pentingnya sinergi yang bersih antara pelaku usaha dan regulator.

"Kami semakin optimis bahwa akselerasi pelayanan publik dan perumusan kebijakan yang partisipatif dapat mendorong inovasi dan jaminan kualitas produk pangan Nasional," tuturnya. 

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 200 pelaku usaha dari berbagai skala kecil, menengah, dan besar. 

 

Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved