BPOM Enggan jadi Saksi, Kuasa Hukum Nikita Mirzani Soroti Peran Krusialnya di Persidangan

TRIBUNNEWS.COM - Kasus hukum yang menjerat artis Nikita Mirzani atas laporan dari dokter kecantikan Reza Gladys masih menyita perhatian publik. 

Dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bermula dari sengketa produk skincare itu hingga kini masih berproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Di balik rumitnya perkara ini, muncul sorotan baru ketika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang semula disebut siap hadir sebagai saksi, kini justru menolak dengan alasan bukan permintaan dari hakim. 

Sikap BPOM inilah yang kemudian dipersoalkan tim kuasa hukum aktris berusia 39 tahun ini, karena dinilai menyangkut kepentingan penting dalam menguji bukti-bukti persidangan.

Menanggapi hal tersebut, tim kuasa hukum Nikita Mirzani, Sri Sinduwati, memberikan keterangannya.

Sri Sinduwati menjelaskan bahwa BPOM memiliki peran penting untuk dimintai keterangan di persidangan.

Menurutnya, hal itu diperlukan karena dalam BAP tercatat produk-produk skincare milik Reza Gladys, sementara yang didakwakan justru produk Glowing Booster Cell  yang tidak memiliki izin BPOM.

BPOM sebelumnya lewat unggahan di akun Instagram resminya @bpom_ri, sempat menyebut bahwa produk GLAFIDSYA Glowing Booster Cell tidak memiliki izin edar resmi.

“Nah, peran penting dari BPOM ini untuk dimintai keterangannya di muka persidangan ialah kami ingin mengetahui keterangan dari BPOM. Karena yang di BAP itu adalah produk-produk skincare milik Reza Gladys,” ujar Sri, dikutip Tribunnews dalam YouTube Seleb On Cam, Rabu (24/9/2025). 

“Sedangkan yang didakwakan itu adalah produk Glowing Booster DNA Salmon yang memang tidak ada izin BPOM-nya." 

Ia menegaskan, keterangan BPOM dibutuhkan agar dapat dilakukan cross examination terhadap bukti yang diajukan JPU.

Baca juga: Nikita Mirzani Gugat Lagi Reza Gladys soal Wanprestasi, Tuntut Ganti Rugi Rp200 M hingga Uang Paksa

"Jadi itu perlu untuk kita melakukan cross examination terhadap bukti tersebut yang didapati oleh JPU,” lanjutnya.

Sri menegaskan, keterangan BPOM sangat diperlukan untuk menjaga keadilan dalam persidangan.

“Kita butuh pembuktian silang supaya setara dalam hal melakukan upaya pembelaan terhadap terdakwa Nikita Mirzani, begitu,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses hukum.