Supaya Bebas dari Pungli, Bank Jakarta Dorong Digitalisasi Pasar di Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Bank Jakarta siap mendukung penuh transformasi digital di pasar tradisional di wilayah Jakarta.

Dukungan tersebut akan direalisasikan dalam pelaksanaan Lomba Digitalisasi Pasar.

Bank Jakarta adalah bank pembangunan daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang sebelumnya dikenal sebagai Bank DKI. 

Pada 22 Juni 2025, bertepatan dengan HUT ke-498 Jakarta, bank ini resmi berganti nama menjadi Bank Jakarta sebagai bagian dari transformasi menuju lembaga keuangan yang lebih modern dan kompetitif.

Baca juga: Sosok Firdaus Daeng Manye, Bupati Takalar Nonaktifkan Dua Pejabat yang Diduga Terlibat Pungli

Lomba Digitalisasi Pasar digagas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui kolaborasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Perumda Pasar Jaya. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong percepatan transformasi digital, khususnya dalam sistem pembayaran di pasar-pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan digitalisasi pasar bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal membangun ekosistem yang tertib, bersih, dan bebas dari pungli maupun premanisme. 

Ia menyebut ada empat target utama dari program ini, yakni meningkatkan kesejahteraan pedagang, membuat transaksi lebih efisien, mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, dan menertibkan lingkungan pasar. 

“Program ini saya usulkan agar para pedagang terbiasa pakai QRIS, EDC, dan tidak agi tergantung uang tunai,” kata Pramono dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025).

Pramono Anung adalah Gubernur DKI Jakarta ke-18, menjabat sejak 20 Februari 2025 setelah memenangkan Pilkada Jakarta 2024 bersama wakilnya, Rano Karno. Ia dikenal sebagai politikus senior dari PDI Perjuangan.

Ia menegaskan bahwa jika peredaran uang tunai berkurang, maka ruang untuk copet dan pungli juga ikut lenyap. 

Digitalisasi, menurutnya, adalah jalan strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, bukan sekadar ajang gaya-gayaan modernisasi.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov DKI menyerahkan penilaian lomba sepenuhnya ke BI dan OJK, tanpa campur tangan pemerintah. 

Langkah ini diambil untuk menjamin objektivitas dan transparansi dalam pelaksanaan program. Saat ini, sudah ada 20 pasar yang ikut serta, dan ke depan ditargetkan seluruh 133 pasar di Jakarta bisa bertransformasi digital.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, menegaskan bahwa digitalisasi pasar adalah bagian dari pembangunan kota yang inklusif dan modern. 

Pria yang menjabat Direktur Utama Bank Jakarta sejak Juli 2024 dan baru saja terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) periode 2025–2029, melihat momen ini sebagai peluang menciptakan ekosistem transaksi yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam program ini, Bank Jakarta dipercaya mendampingi empat pasar besar di Jakarta, dengan total 4.012 tempat usaha. 

Mulai dari Pasar Mayestik, Koja Baru, Cengkareng, hingga Pondok Bambu, seluruhnya akan didorong untuk melek teknologi dan mulai bertransaksi digital. 

Bank Jakarta sendiri akan dinilai dalam tiga kategori, yakni literasi keuangan, perluasan akses finansial, dan efektivitas digitalisasi.

Tak hanya soal teknologi, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, menambahkan bahwa pasar modern juga harus bersih, tertata, dan nyaman. 

Ia menilai digitalisasi pasar sebagai strategi besar untuk memperkuat literasi keuangan masyarakat dan memperluas inklusi digital, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Bank Jakarta sudah menyiapkan berbagai langkah konkret di lapangan. 

Mulai dari edukasi langsung kepada pedagang, aktivasi QRIS, pembukaan rekening digital, hingga integrasi layanan perbankan ke dalam sistem pasar. Semua dilakukan demi memastikan pedagang bisa ikut tumbuh dalam ekonomi digital.