Tekan Kesenjangan di Luar Pulau Jawa, Ini 10 Rekomendasi Optimalkan KEK Pariwisata 

Ketiga, kerja sama dengan pihak ketiga termasuk dengan pihak perbankan untuk pembangunan dan pendanaan infrasuktur yang juga melibatkan pemerintah daerah, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP), kementerian teknis, lembaga pembiayaan, serta investor.

Keempat, BUPP melakukan promosi untuk menarik investasi dan kerja sama pembangunan infrastruktur.

Kelima, penyusunan/penyesuaian regulasi Perda sebagai dasar hukum untuk pemberian insentif.

Keenam, melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya pariwisata sehingga mereka bisa terlibat dan berpartisipasi dalam mengembangkan atraksi dan seni daerah, menjaga kelestarian alam, atau mengembangkan tradisi/budaya lokal.

Ketujuh, meningkatkan konektivitas baik darat, laut, maupun udara untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan ke KEK Pariwisata dengan melibatkan Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura II, Pemprov Babel, dan Maskapai Penerbangan.

Kedelapan, membangun Sekolah SMK dan Akademi Pariwisata untuk mengisi kebutuhan SDM di KEK dengan melibatkan Pemda Provinsi Babel, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Tenaga kerja, dan BUPP sebagai pengelola KEK, serta BNSP sebagai lembaga sertifikasi.

Kesembilan, menghitung manfaat ekonomi pembangunan KEK secara kuantitatif dengan menggunakan Cost Benefit Analysis (CBA) yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Bappeda Provinsi.

Kesepuluh, melakukan analisis dampak pembangunan sektor pariwisata melalui pembangunan KEK Tanjung Kelayang terkait distribusi dampak ekonomi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Bappeda Provinsi.

“Kami sangat optimistis, keseluruhan rekomendasi kebijakan tersebut dapat dimaksimalkan untuk pengembangan KEK Pariwisata. Dan, pada akhirnya tujuan awal pembentukan KEK sebagai sentra pertumbuhan ekonomi baru dan mempercepat perkembangan daerah, akan dapat tercapai,” tutup Heru.