Tekan Kesenjangan di Luar Pulau Jawa, Ini 10 Rekomendasi Optimalkan KEK Pariwisata 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Pulau Jawa masih menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2024, yakni sebesar 57,02 persen dari total PDB nasional. 

Berbeda jauh dengan sumbangsih Pulau Sumatera sebesar 22,12 persen dan Pulau Kalimantan sekitar 8,24 persen meskipun wilayahnya lebih luas daripada Pulau Jawa.

“Hal ini lantaran adanya kesenjangan infrastruktur yang tidak merata seperti akses jalan yang buruk, konektivitas pelabuhan terbatas, ataupun pasokan listrik yang tidak stabil. Ada kesenjangan yang nyata terkait pembangunan ekonomi di Indonesia,” kata Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian, Heru Kustanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Baca juga: Menteri Investasi Rosan Roeslani: Investasi KEK Sejak 2012 Hingga 2024 Capai Rp 263,4 Triliun

Namun demikian, berbagai kesenjangan tersebut, masih dapat diatasi dengan upaya memaksimalkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Jawa. 

Hal ini seperti yang dipaparkan dalam Policy Brief berjudul “Mendorong Investasi untuk Menumbuhkan Ekonomi yang Berkelanjutan: Strategi Peningkatan Investasi di KEK Sektor Pariwisata di Luar Pulau Jawa” (Juli 2025).

Peneliti menyampaikan gagasan strategi untuk menyikapi ketimpangan ekonomi itu dapat dilakukan dengan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa melalui pengembangan KEK.

Adapun realisasi investasi KEK secara kumulatif telah mencapai Rp242,5 triliun hingga kuartal III tahun 2024.

Investasi ini berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 151.260 orang yang melibatkan dari 394 perusahaan industri.

“Jadi, tidak salah apabila KEK dianggap dapat terus mendorong kontribusi positif terhadap perekonomian nasional melalui capaian investasi dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan,” jelas Heru yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Penyusun Policy Brief.

Namun tidak dapat dipungkiri, khusus untuk KEK Sektor Pariwisata terutama yang berada di luar Jawa terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian lebih serius.

Perkembangan KEK Pariwisata di luar Jawa seperti KEK Tanjung Kelayang di Provinsi Babel, KEK Morotai di Provinsi Maluku Utara, dan KEK Mandalika di Provinsi NTB, relatif tertinggal dibandingkan dengan KEK lain khususnya KEK Industri.

“Salah satu penyebabnya adalah kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku wisata atau investor yang terkait dengan KEK Sektor Pariwisata,” ungkap Heru.

Menanggapi permasalahan tersebut, menurutnya, dibutuhkan suatu analisis dan rekomendasi kebijakan untuk mendorong KEK Pariwisata, khususnya di luar Jawa, untuk meningkatkan investasi yang masuk. Hasilnya,  terdapat sepuluh rekomendasi kebijakan yang tercantum dalam Policy Brief.

Pertama, perlunya koordinasi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dengan pelaku wisata/ investor untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian/Badan Ekonomi Kreatif.

Kedua, melakukan promosi secara masif dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi KEK Pariwisata yang misalnya melibatkan BUPP KEK Tanjung Kelayang, Diskominfo Pemprov Babel dan Kab Belitung, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), influencer, Dinas Pemuda, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian/Badan Ekonomi Kreatif.