Senin, 6 Oktober 2025

Ini Alasan Wamen PKP Fahri Hamzah Usul Gaji Pekerja Dipotong untuk Cicilan Rumah

Dalam teknis skema attachment earning, manajemen diberi kuasa oleh buruh untuk memotong gaji, lalu langsung dibayarkan ke bank seperti BTN.

Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com
CICILAN RUMAH - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamza. Dalam teknis skema attachment earning, manajemen diberi kuasa oleh buruh untuk memotong gaji, lalu langsung dibayarkan ke bank seperti BTN. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan skema attachment earning dalam pembiayaan perumahan pekerja.

Attachment earning merupakan skema yang memungkinkan pemotongan gaji pekerja pabrik secara langsung oleh manajemen perusahaan untuk pembayaran cicilan rumah melalui bank.

Menurut Fahri, skema ini akan mendorong lahirnya alternatif pembiayaan perumahan pekerja tanpa membebani anggaran negara.

Dalam pembayaran cicilan rumah, Fahri menyebut tantangan yang sering muncul adalah keterbatasan akses pembiayaan yang sederhana dan tidak birokratis.

Dengan skema ini, politikus Partai Gelora itu yakin proses pembiayaan perumahan pekerja akan menjadi lebih cepat dan efisien.

Baca juga: Serikat Buruh Tolak Usulan Potong Gaji Langsung untuk Cicilan Rumah

"Kita butuh model pembiayaan yang tidak bergantung pada fasilitas negara, tapi tetap memberikan kepastian kepada semua pihak: pekerja, manajemen, bank, dan pengembang. Skema attachment earning menjawab ini,” kata Fahri dikutip dari siaran pers pada Minggu (6/7/2025).

Dalam teknis skema attachment earning, manajemen diberi kuasa oleh buruh untuk memotong gaji, lalu langsung dibayarkan ke bank seperti BTN.

Bank kemudian menyalurkan ke pengembang dan buruh mendapatkan rumah tanpa proses kredit yang berbelit.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, jika pekerja menyatakan setuju dan manajemen menjamin pemotongan, bank bisa langsung menyalurkan.

"Ini mempercepat proses dan membuka jalan bagi ribuan pekerja untuk punya rumah tanpa membebani APBN,” katanya.

Dengan skema ini, risiko pembiayaan bagi perbankan disebut berkurang drastis karena adanya komitmen potongan selama lima tahun.

Menurut dia, bank tidak perlu lagi melakukan proses kelayakan kredit secara konvensional yang memakan waktu.

Penerapan Perdana

Bonny mengklaim sudah ada perusahaan yang sepakat menjalakan rencana ini, yaitu PT Ekstrana di Cikande, Banten.

Perusahaan itu disebut telah berkomitmen membantu 350 buruh yang belum memiliki rumah.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved