KTT 'Belt and Road' Hasilkan Rencana Jalur Sutra Udara dan Pembangunan Berkelanjutan
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Todotua Pasaribu mengatakan Indonesia memiliki potensi besar.
Penulis:
willy Widianto
Editor:
Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA - Guna mendukung dan mendorong para pelaku bisnis di seluruh dunia untuk berpartisipasi aktif dalam kerja sama Belt and Road Initiative (BRI) pemerintah Indonesia menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).
Pemerintah dalam KTT tersebut menggandeng United Nations Global Compact “Sustainable Infrastructure for the Belt and Road
Initiative to Accelerate the SDGs” Action Platform (UNGC BRI Action
Platform), THK Forum, United in Diversity Foundation (UID), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), UN Global Compact Network Indonesia (IGCN), Kamar Dagang Internasional (ICC), dan Sustainable Development Solutions Network (SDSN).
Pada momen penting tersebut dibahas mengenai pemulihan ekonomi global dan aksi iklim.
KTT tersebut mempertemukan para pemimpin dari berbagai lembaga pemerintah, bisnis,organisasi internasional, akademisi, lembaga pemikir, dan organisasi non-pemerintah untuk menjajaki cara mempromosikan pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan secara global melalui pembangunan kerjasama berkualitas tinggi di sepanjang Belt and Road Initiative (BRI).
Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Li Junhua mengatakan pentingnya keberadaan infrastruktur yang berkelanjutan termasuk sistem transportasi terpadu yang dirancang untuk mengurangi emisi iklim, mendorong inklusi sosial, dan mendukung integrasi ekonomi lintas wilayah.
Sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan standar internasional, Belt and Road Initiative juga dapat memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap tujuan ini.
“Infrastruktur yang berkelanjutan harus rendah karbon, tangguh, dan dapat diakses oleh semua orang.” ujar Li dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Kamis(29/5/2025).
Sesuai dengan Sepuluh Prinsip Pakta Global PBB lanjut Li Junhua ditawarkan adanya kerangka kerja yang berguna bagi perusahaan yang berkomitmen untuk menegakkan tanggung jawab mereka sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan standar internasional.
Karena itu kata dia Belt and Road Initiative (BRI) dapat memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap tujuan tersebut.
Sementara itu, Direktur Eksekutif United Nations Global Compact Sanda Ojiambo mengatakan bahwa Belt and Road Initiative (BRI) mencakup berbagai benua merupakan adalah salah satu upaya infrastruktur paling ambisius dalam sejarah.
Namun, potensi sebenarnya tidak hanya terletak pada skala jalan raya, pelabuhan, atau rel kereta api, tetapi juga pada cara pembangunannya.
Ia menambahkan lebih lanjut pada masa depan infrastruktur berkelanjutan Belt and Road Initiative (BRI) mendesak para pelaku bisnis untuk mengadopsi target berbasis sains untuk dekarbonisasi proyek infrastruktur.
Kedua, memprioritaskan prinsip ekonomi sirkular yang meminimalkan limbah dan memaksimalkan efisiensi sumber daya. Berikutnya melibatkan masyarakat sebagai mitra, memastikan bahwa proyek menghormati warisan budaya dan mengangkat mata pencaharian lokal.
"Terakhir, memanfaatkan pembiayaan campuran untuk mengoptimalkan investasi dan menarik modal bagi proyek-proyek yang selaras dengan SDGs," ujarnya.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia
Belt and Road Initiative
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
Sekretaris Jenderal PBB
Li Junhua
Todotua Pasaribu
SDG01-Tanpa Kemiskinan
Investasi Sektor Maritim Tembus Rp 136,3 Triliun Sepanjang Kuartal I 2025 |
![]() |
---|
RI Bidik Investasi di 9 Sektor, Mulai dari Kelanjutan Pembangunan IKN Hingga Pendidikan Vokasi |
![]() |
---|
Indonesia Ingin China Jadi Partner Teknologi untuk Kembangkan Energi Hijau |
![]() |
---|
Tiga Investasi Besar-besaran China di Indonesia: Smelter Nikel, Manufaktur dan Energi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.