RI Bidik Investasi di 9 Sektor, Mulai dari Kelanjutan Pembangunan IKN Hingga Pendidikan Vokasi
Investor di IKN juga bisa mendapatkan kemudahan perizinan dan HGU selama 95 tahun yang dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
Penulis:
Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor:
willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkap sembilan sektor yang menjadi prioritas pemerintah ketika menarik investasi.
Baca juga: Tiga Investasi Besar-besaran China di Indonesia: Smelter Nikel, Manufaktur dan Energi
Sembilan sektor strategis ini dinilai telah sejalan dengan poin-poin yang terkandung dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
"Kebijakan investasi langsung Indonesia memprioritaskan sektor strategis yang sejalan dengan SDGs dengan potensi terbesar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Todotua dalam acara Global Business Summit di kantor BKPM, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (25/5/2025).
Dalam paparannya, Todotua mengungkap sektor pertama yang menjadi prioritas adalah energi terbarukan. Berikutnya adalah hilirisasi berbagai komoditas diantaranya nikel, tembaga, bauksit, minyak kelapa sawit, dan rumput laut.
Keamanan pangan juga menjadi fokus pemerintah untuk menarik investasi. Ada dua proyek di sektor ini yang sedang dijalankan pemerintah di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yaitu lumbung padi serta pabrik gula dan bio etanol.
Berikutnya, semikonduktor. Sektor ini menjadi bidikan karena di Indonesia tersedia bahan-bahan untuk membuatnya seperti silika, galium, tembaga, bauksit, dan emas.
Ekonomi digital dan pusat data juga masuk dalam daftar. Pasar ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 210-360 miliar dolar AS pada 2030, dengan tingkat pertumbuhan 5,9 persen pada 2024-2029.
Baca juga: Arsjad Rasjid: Kerjasama dengan China Bukan Hanya Uang Tapi Transfer Teknologi
Keenam adalah ekspor yang memfokuskan pada industri manufaktur. Ketujuh adalah kesehatan, di mana RI siap menjadi penyedia alat dan layanan kesehatan. Saat ini sudah ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali.
Kedelapan adalah Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah memfokuskan pada pembangunan di sektor perumahan, pendidikan, rumah sakit, hotel, dan lain-lain.
Pemerintah juga telah menyiapkan insentif bagi investor di IKN, contohnya seperti tax holiday selama 30 tahun bagi investor.
Investor di IKN juga bisa mendapatkan kemudahan perizinan dan HGU selama 95 tahun yang dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
Baca juga: Kontrak Wilayah Kerja Binaiya Diteken, Komitmen Investasi 6,5 Juta Dolar AS
Terakhir adalah pendidikan dari prasekolah hingga perguruan tinggi. Pemerintah menawarkan insentif berupa super deduction tax untuk pembangunan fasilitas edukasi vokasi. Saat ini, RI memiliki Kawasan Ekonomi Khusus Pendidikan di BSD, Banten.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.