FKPPI: Sikap Wamen Todotua Pasaribu Tindak Premanisme Investasi Bentuk Komitmen Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Rahmat Mandela, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, atas langkah cepat dan tegas dalam menindak dugaan praktik premanisme yang mengganggu iklim investasi nasional.

"Langkah sigap Wamen Todotua Pasaribu dalam menghadapi oknum yang menyalahgunakan wewenang dalam proses investasi menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kepastian hukum dan keamanan bagi investor," ujar Sandi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (19/5/2025).

Sandi menekankan bahwa praktik premanisme dalam dunia investasi tidak hanya merugikan investor, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan merusak citra Indonesia di mata dunia.

Ia menilai tindakan tegas Wamen Todotua Pasaribu sejalan dengan agenda reformasi struktural yang menempatkan kemudahan berusaha dan investasi sebagai prioritas strategis.

"GM FKPPI, sebagai organisasi yang berasal dari keluarga besar TNI dan Polri, mendukung penuh upaya pemberantasan mafia investasi dan perbaikan tata kelola. Tidak boleh ada ruang bagi oknum yang memperdagangkan pengaruh atau menggunakan cara-cara kotor demi kepentingan pribadi," tegas Sandi.

Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil bagi pelaku usaha, baik dalam maupun luar negeri.

 "Menjaga marwah negara hukum dan kedaulatan regulasi adalah kunci dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Negara harus hadir secara aktif untuk melindungi investor yang patuh," tambahnya.

Sandi berharap ketegasan Wamen Investasi dapat menjadi contoh bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Iklim investasi tidak akan tumbuh di lingkungan yang dipenuhi ketidakpastian. Dibutuhkan keberanian, integritas, dan sinergi semua pihak untuk membersihkan jalur investasi dari praktik-praktik intimidatif," ujarnya.

Sandi mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, termasuk organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, untuk turut serta dalam mengawal dan mendukung langkah-langkah pemberantasan premanisme dalam dunia investasi.

"Jika kita ingin Indonesia menjadi tujuan investasi utama dunia, kita harus mulai dengan membersihkan jalur investasi dari segala bentuk penyimpangan birokrasi dan mafia lapangan. Wamen Todotua Pasaribu telah memberikan contoh yang patut diteladani," pungkas Sandi.

Kasus Cilegon

Sebelumnya, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu memastikan pihaknya menyerahkan kasus penyelesaian aksi premanisme terhadap PT Chengda, kontraktor utama PT Chandra Asri Alkali (CAA), perusahaan petrokimia di Cilegon, Banten, kepada kepolisian. 

Hal itu terkait dugaan pemalakan yang dilakukan sejumlah ormas dan pengusaha kepada PT Chandra Asri Alkali (CAA).

Mereka meminta jatah Rp5 triliun berupa bagian dari proyek senilai Rp15 triliun, tanpa lelang. Rekaman pertemuan antara pihak CAA dengan ormas dan pengusaha Cilegon itu viral di media sosial. 

’’Negara harus memberikan jaminan, baik ke dalam maupun ke luar terhadap investasi yang ada di negara kita, agar investasi kondusif dan berkelanjutan,’’ ujarnya di Jakarta, Kamis (15/5/2025).