Pemerintah Jaga Keseimbangan Ekosistem Transportasi Online, Ekonom Ingatkan Dampak Penurunan Komisi

“Pemerintah ingin menjaga keberlanjutan dan keseimbangannya,” kata Menteri Dudy.

“Ini bukan sekadar bisnis biasa. Ada ekosistem besar di sini—pengemudi, perusahaan, UMKM, logistik, hingga masyarakat pengguna. Pemerintah ingin menjaga keberlanjutan dan keseimbangannya,” lanjut Dudy.

Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha mengatakan, sebanyak 2 persen produk domestik bruto Indonesia dikontribusi oleh bisnis transportasi online yang mencakup ojek online, taksi online dan kurir online, mengutip data ITB tahun 2023.

Karena itu Agung Yudha menilai usulan menurunkan komisi tidak tepat. Dia mengidentifikasi saat ini hanya 10–30 persen mitra pengemudi yang bisa terserap ke lapangan kerja formal. 

Penurunan komisi menurutnya akan memicu turunnya aktivitas ekonomi digital dan bisa melemahkan penciptaan produk domestik bruto Indonesia hingga 5,5 persen.

Dia juga berpendapat, penurunan komisi akan menyebabkan sekitar 1,4 juta orang terancam kehilangan pekerjaan. Selain itu dampak ekonominya secara keseluruhan bisa mencapai Rp178 triliun, termasuk efek berantai terhadap sektor-sektor lainnya.

Dampak lainnya yang akan terjadi menurut Agung adalah menurunnya daya beli keluarga akibat hilangnya pendapatan pengemudi. Hal tersebut dikhawatirkan merembet ke melemahnya daya beli di sektor makanan, kebutuhan pokok, serta kemampuan masyarakat mengangsur pinjaman dan cicilan kepada pihak ketiga.

Executive Director Segara Institute Piter Abdullah berpendapat, pemerintah sebagai regulator tidak perlu memaksakan penurunan komisi justru berpotensi merusak struktur industri digital yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade.

Menurut dia, struktur komisi merupakan hasil dari dinamika pasar. 

"Jika pengemudi merasa tidak cocok dengan satu platform, mereka bebas beralih ke yang menawarkan potongan lebih rendah, seperti Maxim atau InDrive yang hanya memotong 9-15 persen," kata Piter di program Akbar Faizal Uncensored (24/5/2025).

“Ini industri yang tidak memaksa dan tanpa monopoli,” kata Piter Abdullah. (tribunnews/fin)