LSM dan Akademisi: Berkembang Pesat, Industri Nikel Harus Semakin Transparan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Industri nikel Indonesia tengah mengalami perkembangan pesat. Seiring dengan hal tersebut, berbagai sorotan kerap kali tertuju pada praktik pertambangan dan pengolahan nikel.

Diskusi yang diselenggarakan oleh LSM Lingkungan Hidup Telapak bersama para akademisi pada Senin (19/5/2025) di Jakarta kembali mengingatkan akan tanggung jawab besar yang diemban oleh industri ini.

Menurut Telapak, salah satu indikator kesungguhan perusahaan dalam menjalankan praktik pertambangan dan industri nikel yang sehat dapat dilihat dari aspek transparansi.

Baca juga: Industri Nikel Nasional Mulai Tunjukkan Kinerja Positif di Tengah Gejolak Global

Tim peneliti dari Telapak Djufry Hard menyebutkan industri nikel haruslah transparan.

"Kami sebagai LSM perlu untuk melihat secara langsung dan menunjukkan ke publik bagaimana pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan dan sosial, disamping dari dampak ekonomi yang telah diciptakan,” ujarnya.

“Tahun 2022 sebenarnya kami sudah mengajukan kepada 5 perusahaan besar nikel di Indonesia (PT Vale Indonesia Tbk., PT GAG Nikel, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), PT Makmur Lestari Primatama (MLP), dan PT Trimegah Bangun Persada (TBP) Tbk/Harita Nickel) untuk membuka diri agar dapat kami kunjungi dan kaji terkait dampak lingkungan dan sosial. Waktu itu yang merespon paling cepat hanya Harita Nickel dan menyatakan membuka diri untuk dikunjungi. Maka 2023 kami melakukan kunjungan lapangan ke Harita Nickel di Pulau Obi,” sambungnya.

Djufry menjelaskan meskipun terdapat sejumlah catatan, hasil audit secara umum menunjukkan bahwa PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Harita Nickel) telah menjalankan pengelolaan limbah tambang dan industri secara baik dan bertanggung jawab.

Dalam kesempatan ini, Tri Edhi Budhi Soesilo dari Sekolah Ilmu Lingkungan UI juga memberikan pandangannya.

“Kami menerima laporan Sustainability Report dari perusahaan Harita Nickel, terlihat bahwa pengelolaan lingkungan dan sosial di Pulau Obi telah dilaksanakan secara bertanggung jawab. Vale juga sudah menerbitkan laporan SustainabilIty Reportnya sejak tahun 2011 hingga 2024. Ini penting, sebagai bagian dari pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat. Tentu ini bentuknya masih laporan satu arah, dimana untuk mengetahui kebenarannya, kami perlu melihat langsung kondisi di sana,” ujarnya.

Ia juga menambahkan “Kita harus apresiasi apa yang dilakukan NGO dan masyarakat untuk memberikan kritik kepada perusahaan, karena hanya dengan itu perusahaan akan melakukan continuous improvement.”

Sebagai penutup, Sonny juga menekankan pentingnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana sebenarnya pengelolaan lingkungan yang sudah dilakukan oleh perusahaan.

“Masalah kita itu kan diskursus. Sebagus apapun teknologi yang digunakan perusahaan, jika perusahaan tidak terbuka dan tidak mengedukasikan kepada masyarakat, ya kesannya perusahaan belum melakukan apa-apa.”

Acara diskusi ini mengundang berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Selain itu, turut hadir perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan, sejumlah media massa, serta para pakar dan akademisi yang memberikan pandangan dan masukan terkait industri pertambangan nikel di Indonesia.