Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Banten 'Dipalak' Pengusaha Lokal: Jangan Sok Jagoan

Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menilai insiden itu memperlihatkan masih kuatnya tekanan dari kelompok lokal terhadap investor, mencerminkan persoalan klasik dalam dunia investasi nasional yang tak kunjung dibenahi, lemahnya kepastian hukum dan dominasi kepentingan non-prosedural.

Nailul menyoroti tingginya biaya investasi di Indonesia yang menjadikannya sebagai negara dengan ekonomi berbiaya tinggi. 

Selain suku bunga yang belum turun signifikan, ia menekankan bahwa premanisme di lapangan, baik di proyek strategis nasional (PSN) maupun non-PSN menambah beban investor. 

“Perlindungan pemerintah terhadap proyek PSN dan non-PSN masih lemah dan mendesak agar kasus seperti ini dibahas serius, bahkan jika perlu Presiden terpilih Prabowo turun tangan langsung,” ujarnya.

Fenomena semacam ini bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Dalam dua dekade terakhir, berbagai proyek industri berskala besar kerap kali berhadapan dengan tekanan dari LSM maupun ormas lokal yang menuntut keterlibatan atau kompensasi. 

“Segala bentuk pungli, baik yang dilakukan oleh preman ataupun pejabat, merupakan cost bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Biaya tersebut merupakan biaya yang seharusnya tidak ada, tapi dikeluarkan karena sebagai biaya perizinan tidak resmi. Maka dari itu, nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga," paparnya.

"Untuk membentuk 1 rupiah PDB, nilai investasi yang dikeluarkan oleh investor, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga. Ekonomi Indonesia menjadi tidak efisien. Akhirnya, banyak investor yang putar balik ketika ingin investasi di Indonesia ketika premanisme ini dibiarkan. Pemerintah Indonesia kalah dengan preman,” tambah Nailul.

Nailul pun menyoroti pentingnya penguatan institusi penegak hukum untuk mengatasi persoalan tersebut

“Jikalau bentuk pungli dilakukan oleh pejabat, tentu harus ada hukuman disiplin berat karena sudah termasuk dalam ranah korupsi. Perkuat KPK, Kejaksaan, dan Polri untuk memberantas pungli pejabat. Bahkan saya rasa harus dimulai dari instansi diri sendiri. Jika dilakukan oleh Preman atau ormas, alat penegak hukum yang melakukan penegakan sesuai dengan undang-undang berlaku. Ketika ada pemerasan udah cukup untuk menutup ormas. Kecuali ya APH-nya kalah lawan ormas,” pungkas Nailul.