Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Banten 'Dipalak' Pengusaha Lokal: Jangan Sok Jagoan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Viral video menampilkan perwakilan sejumlah organisasi masyarakat dan pelaku usaha diduga dari Kadin Cilegon, Banten, meminta kontraktor asing proyek pabrik PT Chandra Asri Alkali memberikan porsi pekerjaan senilai Rp5 triliun secara langsung tanpa lelang.

Diketahui, proyek pabrik Chandra Asri Alkali (CAA) merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, dengan nilai investasi Rp15 triliun. 

Pabrik ini akan memproduksi 400.000 ton kaustik soda padat dan 500.000 ton Ethylene Dichloride (EDC) per tahun, mendukung hilirisasi industri, mengurangi impor hingga Rp4,9 triliun, dan berpotensi menambah devisa ekspor EDC sebesar Rp5 triliun per tahun. 

Selama konstruksi, proyek ini menyerap 3.000 tenaga kerja dan menciptakan 250 pekerjaan tetap saat operasional, serta berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai Asta Cita RPJMN.

Baca juga: Ormas Ganggu Investasi BYD di Subang, Anggota DPR: Tak Ada Toleransi, Proses Hukum

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, mengatakan, tindakan tersebut merupakan bentuk premanisme yang dapat menggangu investasi di Banten.

"Itu preman, saya sudah bilang siapa yang mengganggu investasi di Banten berhadapan dengan Dimyati," ujarnya dikutip dari TribunBanten, Kamis (15/5/2025).

Dirinya lantas memberikan ultimatum, agar para terduga pelaku yang terlibat dalam aksi 'minta jatah' tersebut, tidak bertindak sewenang-wenang di Provinsi Banten.

"Jangan sok jagoan, jangan sok preman, di tanah Banten ini. Saya minta dan saga ingatkan saya lagi, cabut itu apa yang disampaikan atau omongannya. Supaya paham betul itu bukan hak mereka," tegasnya.

Menurutnya, investasi yang masuk ke Provinsi Banten memberikan banyak manfaat dalam mendongkrak pendapatan daerah.

"Investasi itu manfaatnya multiplayer efek, banyak pendapatan buat daerah, pendapatan buat lingkungan, juga lapangan pekerjaan tumbuh," kata Dimyati.

"Kalau tidak ada investasi, bagaimana? Nah itu yang saya ingatkan sekali lagi tolong jaga," imbuhnya.

Dirinya mengaku, saat ini Pemprov Banten sedang banyak merangkul investor dari luar negeri untuk masuk ke wilayah Banten.

"Saya sedang merangkul investor banyak datang ke saya, dari Korea, Jepang, Australia, mereka ingin investasi di Banten," tuturnya.

"Karena Banten ini daerah yang aman dan tertib, kok ada preman minta sekian triliun sekian triliun saya geram itu," kata Dimyati menambahkan.

Prabowo Diminta Turun Tangan

Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menilai insiden itu memperlihatkan masih kuatnya tekanan dari kelompok lokal terhadap investor, mencerminkan persoalan klasik dalam dunia investasi nasional yang tak kunjung dibenahi, lemahnya kepastian hukum dan dominasi kepentingan non-prosedural.

Nailul menyoroti tingginya biaya investasi di Indonesia yang menjadikannya sebagai negara dengan ekonomi berbiaya tinggi. 

Selain suku bunga yang belum turun signifikan, ia menekankan bahwa premanisme di lapangan, baik di proyek strategis nasional (PSN) maupun non-PSN menambah beban investor. 

“Perlindungan pemerintah terhadap proyek PSN dan non-PSN masih lemah dan mendesak agar kasus seperti ini dibahas serius, bahkan jika perlu Presiden terpilih Prabowo turun tangan langsung,” ujarnya.

Fenomena semacam ini bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Dalam dua dekade terakhir, berbagai proyek industri berskala besar kerap kali berhadapan dengan tekanan dari LSM maupun ormas lokal yang menuntut keterlibatan atau kompensasi. 

“Segala bentuk pungli, baik yang dilakukan oleh preman ataupun pejabat, merupakan cost bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Biaya tersebut merupakan biaya yang seharusnya tidak ada, tapi dikeluarkan karena sebagai biaya perizinan tidak resmi. Maka dari itu, nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga," paparnya.

"Untuk membentuk 1 rupiah PDB, nilai investasi yang dikeluarkan oleh investor, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga. Ekonomi Indonesia menjadi tidak efisien. Akhirnya, banyak investor yang putar balik ketika ingin investasi di Indonesia ketika premanisme ini dibiarkan. Pemerintah Indonesia kalah dengan preman,” tambah Nailul.

Nailul pun menyoroti pentingnya penguatan institusi penegak hukum untuk mengatasi persoalan tersebut

“Jikalau bentuk pungli dilakukan oleh pejabat, tentu harus ada hukuman disiplin berat karena sudah termasuk dalam ranah korupsi. Perkuat KPK, Kejaksaan, dan Polri untuk memberantas pungli pejabat. Bahkan saya rasa harus dimulai dari instansi diri sendiri. Jika dilakukan oleh Preman atau ormas, alat penegak hukum yang melakukan penegakan sesuai dengan undang-undang berlaku. Ketika ada pemerasan udah cukup untuk menutup ormas. Kecuali ya APH-nya kalah lawan ormas,” pungkas Nailul.