Kemenperin Pastikan PHK Panasonic Holding Tidak Berdampak pada Operasional di Indonesia 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief menegaskan, operasional Panasonic di Indonesia tidak akan berdampak terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di Panasonic Holding.

Sebab menurutnya, Indonesia tetap menjadi salah satu basis produksi penting bagi Panasonic di kawasan Asia Tenggara.

"PHK yang terjadi di Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional Panasonic di Indonesia. Pabrik di Indonesia justru menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara, yang mencerminkan daya saing industri elektronik nasional yang sangat kuat," ujar Febri dalam keterangannya, Senin (12/5/2025).

Febri mengakui bahwa utilisasi industri elektronik saat ini sedang berada pada level yang rendah, yakni 50,64 persen pada triwulan I tahun 2025. Sedangkan, sebelum masa pandemi Covid-19, utilisasi sektor ini mencapai 75,6 persen. 

Baca juga: Ekonomi RI Melemah, Pengusaha Teriak Minta Bantuan Pemerintah, Ribuan Pekerja Terpaksa di PHK

Kondisi ini menjadi pengingat bagi seluruh pelaku industri dan para karyawan untuk terus beradaptasi dan melakukan transformasi agar tetap kompetitif.

"Persaingan global di sektor elektronik semakin ketat. Ini adalah peringatan bahwa transformasi teknologi, peningkatan produktivitas, dan efisiensi operasional adalah kunci untuk bertahan hidup," terangnya.

Di samping itu, pemerintah berkepentingan menaikkan utilisasi tersebut melalui perlindungan pasar domestik dari gempuran produk elektronik impor. 

"Dan, menjaga investasi elektronika yang ada di Indonesia serta menarik investasi baru itu juga menjadi fokus pemerintah," imbuhnya

Lebih lanjut, Febri menegaskan, Indonesia memiliki keunggulan besar sebagai pasar domestik yang kuat. 

"Pasar dalam negeri Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di kawasan, dan pemerintah mendukung penuh penguatan industri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)," katanya.

la juga menyebutkan, Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kini menjadi penopang utama pertumbuhan. ekonomi global. Oleh karena itu, menjaga stabilitas industri dan mendorong daya saing menjadi agenda prioritas pemerintah.

Sebagai langkah konkret, Kemenperin terus berupaya mendorong peningkatan produktivitas industri elektronik melalui berbagai program, mulai dari pemberian insentif, pelatihan tenaga kerja industri, hingga penguatan ekosistem manufaktur berbasis teknologi tinggi.

"Kami optimistis, dengan dukungan kebijakan yang tepat dan sinergi kuat antara pelaku industri dan pemerintah, sektor elektronik di Indonesia akan terus tumbuh dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional," jelas Febri.

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, Panasonic Holdings Jepang mengumumkan akan melakukan PHK 10 ribu karyawan sebagai sebagai dari upaya reformasi manajemen.

Dalam pernyataan Jumat (9/5/2025), perusahaan Jepang ini memperkirakan memerlukan biaya restrukturisasi 130 miliar yen atau sekitar 896,06 juta dollar AS (Rp 14 triliun) pada tahun fiskal ini.

Seperti dikutip dari Reuters, Panasonic menyatakan bahwa pengurangan jumlah karyawan akan dilakukan di perusahaan-perusahaan konsolidasi, terutama pada tahun fiskal berjalan saat ini. Separuh dari pemangkasan tenaga kerja tersebut akan dilakukan di Jepang, sementara sisanya di luar negeri.

Panasonic juga akan meninjau efisiensi operasional di perusahaan-perusahaan grupnya, khususnya di divisi penjualan dan administrasi (back-office).

Di sisi lain, Panasonic memproyeksikan lonjakan laba operasional 39 persen untuk unit bisnis energi pembuat baterai kendaraan listrik (EV) pada tahun fiskal yang berakhir 31 Maret 2026.

Unit tersebut kini ditargetkan mencapai laba 167 miliar yen karena peningkatan penjualan baterai dan sistem penyimpanan energi.

Segmen energi yang memproduksi baterai untuk Tesla dan produsen mobil lainnya ini, mencatat laba 120,2 miliar yen pada tahun yang berakhir Maret lalu, lebih rendah dari target sebesar 124 miliar yen.