SP JICT Desak Reformasi Tata Kelola Pelabuhan: Jangan Hanya Jadi Sumber Likuiditas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) menyerukan pentingnya reformasi menyeluruh dalam tata kelola pelabuhan nasional, khususnya menyangkut keberlanjutan pengelolaan Terminal Peti Kemas JICT sebagai aset logistik strategis negara.

Ketua SP JICT Bayu Saptari mengatakan Pelindo menghadapi tantangan struktural di anak usaha pasc merger.

“Kami mengapresiasi transformasi Pelindo, tapi JICT jangan hanya jadi mesin likuiditas. Kami ingin JICT juga punya ruang berkembang, memberikan pelayanan terbaik, dan memastikan kesejahteraan pekerja,” ujar Bayu dalam keterangannya, Minggu (4/5/2025).

Bayu menyebut, beban rental fee yang ditetapkan dalam skema perpanjangan kontrak JICT tahun 2015 menjadi sumber tekanan finansial terbesar.

Hal ini berdampak langsung pada terbatasnya modernisasi fasilitas, serta stagnasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia di JICT.

“Skema rental fee harus dievaluasi. Sebagian hasil usaha seharusnya bisa direinvestasikan langsung ke operasional dan penguatan pekerja, bukan terserap habis oleh kewajiban kontraktual,” kata Bayu.

SP JICT juga menyoroti rencana penjualan saham Hutchison di JICT kepada investor global BlackRock.

Menurut Bayu, keterlibatan pihak asing dalam pengelolaan pelabuhan yang strategis harus ditempatkan dalam koridor transparansi dan kepentingan nasional jangka panjang.

“Pelabuhan adalah pintu gerbang ekonomi nasional. Kita tidak bisa gegabah menyerahkan kontrol aset strategis ke investor global tanpa kontrol dan akuntabilitas yang jelas,” ujarnya.

Bayu turut mengkritisi desain pelabuhan yang tidak terintegrasi, yang disebutnya menjadi penyebab kemacetan kronis seperti yang terjadi beberapa waktu lalu dan sempat menjadi perhatian nasional.

Baca juga: 5 Fakta Macet Parah di Tanjung Priok: Biang Kerok, Kompensasi hingga Pramono Anung Tegur Pelindo

“Kita butuh intervensi sistemik dalam desain pelabuhan—bukan sekadar tambal sulam infrastruktur. Konektivitas antar terminal dan akses jalan harus satu sistem,” tegasnya.

Sebagai ujung tombak operasional, SP JICT juga menuntut dilibatkan dalam forum konsultatif kebijakan pelabuhan nasional, agar transformasi sektor logistik dan maritim berjalan adil dan partisipatif.

Baca juga: Tanjung Priok Macet Parah Akibat Aktivitas di Pelabuhan, Pelindo Beberkan Kompensasinya

“Kami bukan hanya ingin didengar saat ada masalah. Kami ingin ikut merumuskan masa depan pelabuhan Indonesia—dengan keberpihakan pada publik, negara, dan keadilan bagi pekerja,” tandas Bayu.

Di tengah transformasi besar yang tengah dilakukan pemerintah di sektor pelabuhan, SP JICT berharap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat membawa arah reformasi ke jalur yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.