DJP Klarifikasi Pernyataan Ketua Komite VI DPD RI Soal Faktur Pajak

"Tentu ini membuat penerimaan negara agak, keuangan negara goyang dan kementerian dan lembaga di awal tahun tidak punya dana untuk menjalankan program yang sudah dirancang," sambungnya.

Adapun menyoal keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 2025 tentang efisiensi belanja negara dan surat dari Menteri Keuangan Nomor S37 MK.02.2025. 

Dia bilang, Kementerian Keuangan memotong anggaran sebesar Rp 306,6 triliun dari 16 pos pengeluaran, terdiri dari Rp 256,1 triliun dari belanja Kementerian/Lembaga dan Rp 50,5 triliun dari dana transfer daerah. 

Nawardi berharap, efisiensi tersebut tidak berdampak buruk terhadap pada stabilitas ekonomi hingga kesejahteraan masyarakat.

"Kami sangat berharap dan kami yakin di tangan Ibu Menteri yang sangat luar biasa ini, efisiensi ini tidak akan berdampak pada stabilitas sosial, stabilitas ekonomi, selamatan keamanan, kesejahteraan masyarakat, subsidi, daya beli masyarakat, konsumsi domestik dan lain sebagainya," jelas Nawardi. 

Setelah Nawardi membahas masalah potensi merosotnya penerimaan negara, Danantara, Coretax hingga efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, rapat itu tiba-tiba tertutup.