Ratusan Investasi Triliun Hilang karena Ulah Ormas Berperangai Preman, Menperin: Merugikan 

Menurutnya, masalah ini tidak bisa dibiarkan dan harus menjadi perhatian serius semua pihak. 

"Saya akan menemui Kapolri, secara khusus membicararakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respon yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pabrik di kawasan industri. Ini kan soal nasib bangsa,” ujar Noel.

Noel juga menegaskan, negara harus hadir di tengah-tengah kawasan industri, yaitu berupa keamanan berinvestasi.

“Jika ada yang mengganggu penyerapan tenaga kerja, itu musuh rakyat, musuh bersama,” pungkasnya.

Modus Ormas Bergaya Preman

Sebelumnya, maraknya ormas (organisasi masyarakat) yang mendemo pabrik dan kawasan industri belakangan ini makin membuat resah pelaku bisnis.

Banyak calon investor membatalkan rencana investasinya karena sejak awal kerap harus bersinggungan dengan berbagai ormas.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar menyampaikan ormas menjadi kendala terbesar investasi industri, hingga menyebabkan kerugian investasi total yang hilang mencapai ratusan triliun.

"Kalau dihitung semuanya, hitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan triliun," tutur Sanny dalam Dialog Nasional Optimalisasi Kawasan Industri di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Sanny menambahkan, banyak para investor akhirnya menutup pabrik akibat gangguan dari ormas. Kebanyakan tuntutan dari ormas berkaitan dengan operasional industri.

Mulai dari transportasi, catering, hingga logistik pembelian barang, ormas tersebut akan meminta pekerjaan-pekerjaan tersebut diserahkan kepada mereka.

Modusnya, mereka akan melakukan audiensi terlebih dahulu dengan pabrik, kemudian membawa nama putra daerah dan berujung pada meminta hal berkaitan dengan industri.

"Sudah banyak yang akhirnya itu udah nutup pabriknya. Industri bangun industrinya harus pinjam duit, belum mesin berteknologi tinggi dan cari pasar. Masih harus ngadepin model kayak gitu."

"Mereka mengatasnamakan putra daerah, padahal mereka bukan orang daerah situ. Pokoknya mereka ini minta jatah, harus diberikan. Kan nggak bisa. Jaman sekarang perusahaan untuk menentukan segala sesuatu harus melalui proses tender," jelasnya.

"Ini yang memang harus betul-betul diwaspadai, supaya gangguan keamanan, apalagi untuk industri-industri di dalam kawasan yang sudah berstatus objek vital nasional. Karena itu dasar undang-undangnya jelas. Kegiatan unjuk rasa memang tidak boleh dilakukan di situ," ucap Sanny.