Anggaran Kena Pangkas Rp 81 T, Menteri PU: Saya Maksimalkan Apa yang Ada
Akibat efisiensi anggaran di Kementerian PU, sejumlah pembangunan infrastruktur terkena dampaknya.
Penulis:
Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor:
Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tak masalah anggaran kementeriannya terkena efisiensi hingga Rp 81,38 triliun dari pagu awal Rp 110,95 triliun. Kini, anggaran yang mereka punya sebesar Rp 29,57 triliun.
Dody mengaku sudah terbiasa mengerjakan sesuatu dengan apa yang dipunya.
"Saya orang yang terbiasa mengerjakan sesuatu dengan apa yang saya punya. Saya maksimalkan apa yang saya punya," katanya ketika ditemui usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Baca juga: Pemotongan Anggaran, Kementerian Investasi Sesuaikan Perjalanan Dinas dan Perbanyak Kerja Virtual
Menurut Dody, jika sudah memaksimalkan anggaran yang ada, ia tinggal meminta lagi ke Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau sudah maksimal, kemudian tuntutan yang lebih besar, tinggal bilang, Pak Presiden, Pak Presiden, saya sudah maksimal dengan apa yang bapak kasih, saya mau tambahin dong. Gitu aja. Tapi, saya ingin tunjukkan dulu dengan itu saya bisa mengerjakan sesuatu," ujarnya.
Jika misalnya waktu untuk menambah anggaran tiba, Dody berkelakar ingin meminta tambahan hingga Rp 1.000 triliun.
"Ya kalau bisa Rp 1.000 triliun. Kenapa enggak? Ini kan enggak tahu," ucapnya.
Baca juga: Anggaran Kementerian PU Terpangkas Rp 81,38 Triliun, Tersisa Rp 29,57 T Saja
Adapun akibat efisiensi anggaran ini, sejumlah pembangunan infrastruktur terkena dampaknya. Di bidang sumber daya air terkena efisiensi sebesar Rp 27,72 triliun.
Efisiensi di bidang sumber daya air antara lain untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, prasarana air baku, pengendali banjir, pengaman pantai, serta pengendali lahar dan sedimen.
Berikutnya, di bidang bina marga, efisiensi anggaran sebesar Rp 24,38 triliun, di antaranya dikenakan untuk pembangunan jalan, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan jalan, pembangunan dan duplikasi jembatan, pembanguna flyover atau underpass dan terowongan, pembangunan jalan bebas hambatan, serta preservasi rutin jala.
"Untuk bidang cipta karya, telah dilakukan efisiensi sebesar Rp 7,75 triliun," kata Dody saat rapat kerja bersama Komisi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis ini.
Di bidang cipta karya, pembangunan infrastruktur yang terkena efisiensi seperti pembangunan, peningkatan, dan perluasan spam. Lalu, sistem pengelolaan air lembah dan persampahan juga terdampak. Pengembangan kawasan dan penataa kawasan pariwisata turut terkena.
Baca juga: Bekukan Anggaran Riset, Trump Ancam Supremasi Sains Amerika
Pembangunan gedung dan penataan bangunan serta lingkungan juga ikut terkena dampak.
Di bidang prasarana strategis terkena pemangkasan sebesar Rp 20,69 triliun. Beberapa pembangunan yang terkena seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, rehabilitasi renovasi permukiman, prasarana olahraga, dan prasarana lainnya.
Sementara itu, ada 10 perubahan pola kerja Kementerian PU akibat efisiensi ini.
Menteri PU Temui Seskab Teddy, Bahas Perbaikan Fasilitas Umum yang Rusak usai Unjukrasa |
![]() |
---|
Perbaikan Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Demo Diperkirakan Selesai dalam Waktu 6 Bulan |
![]() |
---|
Menteri PU: Biaya Perbaikan Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Demo Hampir Rp900 Miliar |
![]() |
---|
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 2 Dimulai September, Juni 2026 Tuntas |
![]() |
---|
Serapan Anggaran Kementerian PU Masih Rendah, Menteri Dody Sebut Akibat Lamanya Politik Anggaran |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.