ASN Batal Pindah ke Nusantara, Dampak Ekonomi IKN Tak Sebanding Biaya Dikeluarkan: Bebani Negara

"Sementara itu, kontribusi proyek ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih sangat kecil, hanya sekitar 0,01 persen. Dari segi penciptaan lapangan kerja, proyek ini juga tidak sesuai ekspektasi," tutur Achmad.

Ia memaparkan, Kementerian PUPR menyebut bahwa selama 2022-2024, proyek IKN hanya menciptakan sekitar 20.000 lapangan kerja di Kalimantan Timur, jauh lebih kecil dibandingkan proyek infrastruktur lainnya dengan skala investasi yang sama. 

"Hal ini disebabkan oleh dominasi kontraktor besar dan teknologi konstruksi modern yang lebih mengandalkan mesin daripada tenaga kerja manusia," katanya.

Dampak Sosial dan Ekologi Pembangunan IKN

Achmad menjelaskan, selain persoalan anggaran, proyek IKN juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang cukup serius. 

Menurutnya, alih fungsi lahan untuk proyek ini telah menyebabkan penggusuran masyarakat adat dan kelompok rentan di Kalimantan Timur. Banyak komunitas lokal kehilangan akses terhadap tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

"Dari aspek lingkungan, pembangunan IKN mengancam ekosistem hutan Kalimantan yang dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia," ucapnya.

Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut bahwa sekitar 200.000 hektare hutan berisiko mengalami deforestasi akibat proyek ini. 

"Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan emisi karbon, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor," tuturnya.

Oleh sebab itu, Achmad menyebut Presiden Prabowo harus mengevaluasi secara lebih kritis. Sebab, jika dampak ekonomi dari tahap pertama saja tidak signifikan, maka melanjutkan proyek ini dengan anggaran besar hanya akan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas.

"Pilihan terbaik adalah merealokasi anggaran tahap kedua ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial," paparnya.

Lebih lanjut Ia menyampaikan, jika pemerintah tetap bersikeras melanjutkan pembangunan IKN, sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih efisien, memaksimalkan keterlibatan swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) atau yang dikenal Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta memastikan proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

"Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi lebih penting lagi memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN digunakan secara bijak untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar ambisi politik segelintir elite," ujarnya.

"Pemerintahan Prabowo harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan meninjau ulang anggaran IKN dan memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa," sambung Achmad.