Menkeu Purbaya Desak Pertamina Bangun Kilang, Subsidi BBM Terus Membengkak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta PT Pertamina (Persero) segera merealisasikan pembangunan kilang minyak yang telah lama direncanakan. 

Menurutnya, langkah ini penting untuk menekan subsidi BBM yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Itu memang kewajiban mereka. Dulu Pertamina punya rencana bangun kilang, ya jalani saja. Jadi enggak perlu silang pendapat," ujar Purbaya di Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (1/10/2025).

Pernyataan ini mempertegas kritik Purbaya sebelumnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, di mana ia menyebut Pertamina “malas” membangun kilang. 

Ia meminta Komisi XI ikut mengawasi kinerja Pertamina yang kini berada di bawah naungan Danantara, terutama dalam menjalankan fungsi Public Service Obligation (PSO) yang belum mendapat kompensasi subsidi tahun 2024.

Menurut Purbaya, pembangunan kilang bukan hanya soal efisiensi anggaran, tapi juga soal menciptakan nilai tambah bagi Indonesia. 

Baca juga: Menkeu Purbaya Optimistis Ekonomi Segera Tumbuh 5,5 Persen, Sektor Properti Bakal Naik

"Kalau rencana dijalankan dengan cepat, kita bisa hemat subsidi. Dan sebagian value added akan tercipta di sini, bukan di negara lain," tegasnya.

Purbaya juga mengungkap bahwa pemerintah sempat menawarkan kerja sama pembangunan kilang dengan investor asal China. Namun, Pertamina menolak dengan alasan sudah mengalami over capacity. 

"Saya kaget. Over capacity apa? Mereka bilang sudah rencana bangun tujuh kilang sejak 2018, tapi satu pun belum jadi. Mereka bilang, nanti akan jadi. Tapi sampai sekarang enggak ada yang jadi," ujarnya.

Ia menyoroti bahwa subsidi BBM terus meningkat akibat ketergantungan pada impor. Berdasarkan data APBN per akhir Agustus 2025, realisasi subsidi BBM telah mencapai 10,63 juta kiloliter—naik 3,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 10,28 juta kiloliter.

Purbaya menegaskan, jika kilang dibangun dan produksi dalam negeri diperkuat, maka beban subsidi bisa ditekan dan ketergantungan impor bisa dikurangi secara signifikan.