Pemindahan Ibu Kota Negara
Prabowo Kucurkan Rp48,8 Triliun ke IKN, Basuki Minta Investor Asing Tak Ragu Investasi di Nusantara
OIKN mendapat tugas untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif baik untuk kantor dan huniannya.
“Kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp 6,49 triliun,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menegaskan keberlanjutan Pembangunan IKN.
"Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penjelasan kepada masyarakat luas,” ujar AHY.
AHY menjelaskan, pembangunan IKN akan difokuskan pada pembangunan kawasan inti pemerintahan dengan konsep ibu kota politik dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif tentu dengan review disana-sini secara teknis.
Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi.
"Hadirnya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha, kita juga mengharapkan pihak swasta bisa berkontribusi positif dan terintegrasi dengan baik," ungkap AHY.
“Harapan Bapak Presiden adalah fokus dulu di sana sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” lanjut AHY.
Tegaskan Keberlanjutan IKN ke Investor
Basuki beberapa waktu lalu menerima kunjungan dari delegasi Parlemen Swedia yang tergabung dalam kelompok persahabatan parlemen Swedia-Indonesia di Galeri UMKM, Nusantara.
Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Swedia serta melihat langsung perkembangan pembangunan IKN, sebagai salah satu proyek strategis nasional yang sangat diperhatikan oleh banyak pihak di dunia, termasuk oleh Swedia.
"Mereka ingin melihat progres pembangunan IKN. Juga dikarenakan dengan perubahan pemerintah ini, mereka ingin memastikan apa benar IKN ini berjalan," tutur Basuki.
Basuki menyampaikan kepada delegasi tersebut bahwa ia sudah mendapatkan kepastian kelanjutan program pembangunan IKN dari Presiden.
"Saya sudah koordinasi dengan Kementerian Sekretaris Negara, menanyakan program di IKN ini. Menurut Bapak Menteri Sekretaris Negara, Bapak Presiden sudah menyampaikan arahannya, yaitu diteruskan," ungkapnya.
Basuki menyebutm terdapat tiga sumber pembiayaan pembangunan IKN, yakni dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), investasi sektor swasta, dan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
"Kami sampaikan bahwa sekitar Rp58 Triliun sudah ada dari investasi sektor swasta. KPBU juga sudah ada dari usulan yang sedang diproses untuk jalan, MUT (Multi Utility Tunnel) maupun hunian, dari Intiland dan Nindya Karya, dari APBN Rp68 Triliun sampai sekarang," ujarnya.
Pemindahan Ibu Kota Negara
Basuki Pastikan Pembangunan IKN Tidak akan Dihentikan Sementara: Prabowo Justru Minta Dipercepat |
---|
Keponakan Prabowo Minta Kabareskrim Tindak Dugaan TPPO Berujung Prostitusi di IKN |
---|
Lelang Proyek Pembangunan IKN Tahap 2 Awal Agustus 2025 |
---|
Kaesang Pangarep Dukung Wapres Gibran Berkantor di IKN hingga Papua |
---|
Wapres Gibran Tunggu Perintah Presiden Prabowo Soal Rencana Berkantor di IKN |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.