Belanja Berkualitas Kunci Mengelola APBN, Deretan Bukti Nyata Percepatan Transformasi Ekonomi

TRIBUNNEWS.COM - Spending better atau belanja berkualitas adalah salah satu strategi pemerintah untuk menjaga neraca Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga dan sehat sehingga dapat menjamin kesejahteraan rakyat. 

Cara satu ini juga efektif untuk mengakselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Wahyu Utomo juga menegaskan bahwa APBN sejatinya bukan sekadar angka saja. Tapi juga instrumen yang di dalamnya terdapat arah dan strategi untuk kesejahteraan rakyat dan negara. 

Wahyu juga menjelaskan bukti nyata belanja berkualitas seperti apa yang telah dilakukan pemerintah dalam kurun waktu sewindu (delapan tahun) ini. Misalnya dua sektor yang jadi kunci penting untuk percepatan transformasi ekonomi yang berkelanjutan, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. 

Baca juga: Berperan Sebagai Shock Absorber, Ini Peran APBN dalam Pengendalian Inflasi di Indonesia

Pemanfaatan anggaran pendidikan dan kesehatan berdampak positif

Dalam paparan yang disampaikan Wahyu, untuk mewujudkan SDM yang unggul, diperlukan pemanfaatan anggaran pendidikan dan kesehatan yang berdampak positif. Menurutnya, dua sektor itu saling berkaitan. 

“Artinya selama ini pemanfaatan anggaran pendidikan, kesehatan, untuk mendukung sumber daya manusia yang unggul itu punya dampak positif. Perbaikan pada kualitas pendidikan, perbaikan pada kualitas dan layanan kesehatan,” ujar Wahyu.

Seperti yang tertera pada catatan belanja pendidikan dalam kurun waktu 2014-2022, yang telah berhasil menambah jumlah sekolah untuk SD sebanyak 1,5 ribu sekolah, SMP 4,9 ribu sekolah dan SMA/SMK sebanyak 3,6 ribu sekolah. 

Penambahan gedung sekolah juga disertai dengan peningkatan rata-rata lama sekolah dari 7,85 tahun menjadi 8,87 tahun untuk anak perempuan dan dari 8,61 tahun menjadi 9,28 tahun untuk anak laki-laki. 

Seperti yang dikatakan Wahyu, belanja di bidang kesehatan juga terus dioptimalkan agar berkualitas untuk meningkatkan produktivitas. Misalnya, jumlah rumah sakit umum yang bertambah dari 1.855 rumah sakit, kini menjadi 2.522 rumah sakit. 

Kemudian terdapat penurunan prevalensi stunting yang tercatat cukup signifikan dari 37,2 persen pada 2013, menjadi 21,6 persen pada 2022 lalu. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 pada medio 2020-2022 kemarin, termasuk vaksinasi, juga berhasil mengeluarkan masyarakat dari tekanan pandemi.

Infografik Belanja APBN 2015 - 2022.

Belanja berkualitas untuk menurunkan tingkat kemiskinan

Selain sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah juga fokus menerapkan belanja berkualitas untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Kebijakan pemerintah adalah dengan melindungi daya beli masyarakat, baik melalui berbagai program perlinsos dan juga pemberian subsidi yang tepat sasaran. 

Kebijakan ini membuahkan tingkat kemiskinan menurun tajam. Dimulai dari 2014, tingkat kemiskinan masih sebesar 11,25 persen sudah menurun ke angka 9,41 persen pada 2019. Pada 2023, tingkat kemiskinan juga kembali turun ke level 9,36 persen. 

Baca juga: Peningkatan dan Strategi Anggaran Kesehatan, Upaya Mewujudkan SDM Indonesia yang Sehat dan Produktif

Sejalan dengan penurunan angka kemiskinan, jangkauan program keluarga harapan (PKH) juga meningkat dari 2,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2014, menjadi 10 juta KPM di 2022. 

Penurunan angka kemiskinan yang berhasil tercapai berkat strategi pemerintah tersebut, juga berdampak pada tingkat pengangguran yang menurun. Periode 2014-2019, telah tercipta lapangan kerja sebanyak 17,9 juta orang (neto). Kemudian menurun sebesar 0,3 juta orang (neto) akibat pandemi pada 2020. 

Kemudian pada fase pemulihan ekonomi yang berlangsung pada periode 2021-2022, lapangan kerja kembali tercipta sebanyak 6,8 juta orang (neto). Sehingga angka pengangguran turun ke angka 5,45 persen di tahun 2023. 

Negara maju perlu infrastruktur memadai

Bersamaan dengan upaya memajukan kualitas SDM, pemerintah juga menyadari infrastruktur memadai juga diperlukan untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara maju. Maka itu, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas, konektivitas, dan daya saing.

Capaian tersebut bisa dilihat antara lain dari bertambahnya panjang ruas tol beroperasi dari 802 km di 2014 menjadi 2.687 km di 2022.  Jumlah jalan umum dari 517,75 ribu km pada 2014 meningkat menjadi 549,16 ribu km di 2022. Pembangkit listrik di 2014 sebesar 53 GW meningkat tajam menjadi 81,20 GW di 2022.

Salah satu hasil dari pembangunan infrastruktur di daerah. (Dok. Kemenkeu)

Pun dengan kapasitas bendungan, dari semula 6,39 miliar meter3 di 2014 melonjak jadi 16,96 miliar meter3 pada 2022. Jumlah bandar udara dari 237 unit di 2014 menjadi 287 bandara di 2022. Dan pelabuhan dari 1.655 unit di 2014 bertambah menjadi 3.157 pelabuhan di 2022.

Kebijakan fiskal yang efektif seperti inilah yang membuat Indonesia dinilai sukses melewati badai pandemi Covid-19. Ekonomi nasional juga pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, dengan data pertumbuhan ekonomi yang stabil di level 5 persen dan inflasi juga terkendali. Ini membuat kinerja fiskal semakin sehat dan kesejahteraan rakyat juga semakin meningkat. 

Baca juga: Pemerintah Tingkatkan APBN Program Perlinsos Demi Bantu Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem

Indonesia pun mampu berkiprah di forum internasional di tengah ketidakpastian global. Tahun 2022 kemarin, Indonesia dipercaya dan sukses menjadi tuan rumah KTT G20. Pada tahun 2023 ini, Indonesia juga berhasil menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.

Semua pencapaian ini menjelaskan bahwa kebijakan fiskal dalam APBN yang sudah diterapkan mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan ekonomi dan mendukung agenda pembangunan. APBN yang sebagai Shock Absorber, berfungsi sebagai stabilisasi, mampu dijalankan dengan baik sebagaimana tugas dan fungsinya. 

“Salah satu syarat untuk menuju Indonesia Maju adalah keluar dari middle income trap, caranya tentu mempercepat transformasi ekonomi,” pungkas Wahyu. 

Dengan fungsi alokasi sebagai agen pembangunan, APBN telah berhasil mencapai percepatan transformasi ekonomi. Sementara dari fungsinya sebagai distribusi, APBN juga mampu dijalankan sebagai solusi bagi kesejahteraan rakyat.