Bapanas Pastikan Stok Beras Indonesia Aman Meski India Setop Ekspor Akibat Gagal Panen
Pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan, kebijakan India yang menyetop ekspor beras non-Basmati mulai 20 Juli 2023 akibat gagal panen, tidak akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan nasional.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.
"Kita akan pastikan bahwa Indonesia memiliki stok yang cukup, hitungannya carry over dari 2022 ke 2023 itu ada sekitar 4 juta ton," kata Arief dalam keterangannya, Minggu (23/7/2023).
Baca juga: India Resmi Setop Ekspor Beras Akibat Gagal Panen, Pasar Global Terancam Krisis Pangan
"Kemudian dari amatan KSA (Kerangka Sampel Area) kita punya produksi lebih dari 2,8 juta ton amatan bulan Mei, jadi kita optimis beras aman," lanjutnya.
Arief mengungkapkan, sesuai arahan Presiden pada Ratas Kabinet Selasa (18/7) lalu, NFA telah mempersiapkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang pemenuhannya diprioritaskan bersumber dari dalam negeri.
Kata dia, penugasan pengadaan CBP sebanyak dua juta ton yang dilakukan melalui importasi Perum Bulog bersumber dari beberapa negara, tidak termasuk India.
Bahkan menurutnya, justru pemerintah India yang menawarkan dilakukannya trade balancing dengan Indonesia.
"Trade balance India itu dengan Indonesia kalahnya besar, sehingga teman-teman dari India ini mengharapkan kita itu Importasinya salah satunya dari India, jadi memang mereka sendiri yang meminta pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan atau trade balance karena ekspor CPO kita jauh lebih besar," ungkapnya.
Adapun untuk mengantisipasi menurunnya jumlah ketersediaan beras akibat El Nino, Bapanas telah mempersiapkan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Salah satu arahan Presiden, Menteri Pertanian diminta untuk mempercepat tanam dan mempersiapkan produksi, serta penyaluran pupuk, sedangkan NFA diminta mengkalkulasi berapa kebutuhan dan dipenuhinya dari mana," terang Arief.
2,49 Ribu Ton Beras SPHP Digelontorkan dalam Gerakan Pangan Murah di Jawa Timur |
![]() |
---|
Pelaku UMK Diminta Tingkatkan Kualitas Hingga Tembus Pasar Global |
![]() |
---|
Jelang Putusan Praperadilan Rudy Tanoe, KPK Berharap Hakim Objektif & Independen |
![]() |
---|
Diaspora Jadi Jembatan Ekspor: UMKM Indonesia Punya Peluang, Tapi Belum Dimanfaatkan |
![]() |
---|
Mentan Amran Minta Maaf Sempat Ada Kegaduhan Soal Beras Oplosan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.