Kementerian Kominfo Dapat Rapor Merah BPK Gara-gara Kasus Korupsi BTS di BAKTI
Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2022.
BPK merekomendasikan Pemerintah agar melakukan pendataan, inventarisasi ulang, dan menyelesaikan proses sertifikasi tanah pada ruas jalan tol tersebut.
Adapun, hasil pemeriksaan atas pengelolaan penyertaan modal negara (PMN) di BUMN menyimpulkan bahwa pengelolaan PMN di BUMN tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.
Baca juga: BPK: 13 BUMN Menunggak Pekerjaan yang Didanai PMN Senilai Rp 10,49 Triliun
Antara lain pekerjaan yang didanai dari tambahan PMN tahun 2015 dan 2016 pada 13 BUMN sampai dengan semester I tahun 2022 sebesar Rp10,49 triliun, belum dapat diselesaikan.
BPK, lanjut Isma, merekomendasikan Pemerintah agar mereviu kembali penggunaan dana PMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana: Kemandirian Industri Pertahanan Perkuat Diplomasi Indonesia |
![]() |
---|
Pertahankan Disertasi, Nyoman Adhi Suryadnyana Raih Gelar Doktor dengan Pujian |
![]() |
---|
Darmawati, Terdakwa TPPU Judi Online Ungkap Muhrijan Kerap Dipanggil Dewa Zeus oleh Anaknya |
![]() |
---|
3 Respon Pejabat Negara Soal Kabar Eks Ketua BPK Hadi Poernomo Ditunjuk sebagai Penasihat Prabowo |
![]() |
---|
Sosok Hadi Poernomo, Eks Ketua BPK Pernah Terjerat Korupsi, Kini Disebut Jadi Penasihat Prabowo |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.