Pertahankan Disertasi, Nyoman Adhi Suryadnyana Raih Gelar Doktor dengan Pujian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nyoman Adhi Suryadnyana meraih gelar doktor dengan Pujian setelah berhasil mempertahankan disertasi berjudul 'Model Kemitraan Stratejik BPK dengan Industri Pertahanan: Studi Kasus pada PT Dirgantara Indonesia' di Gedung Bung Hatta, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, Kamis (31/7/2025). 

Nyoman Adhi berhasil mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya secara langsung di hadapan tim penguji yang diketuai Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus dan sekretaris Prof. Dr. Umi Widyastuti, S.E., M.E. 

Yang menarik, dalam sidang terbuka tersebut, beberapa penguji melontarkan pertanyaan kritis dengan mengulik isi disertasi Nyoman Adhi.

Salah satunya adalah Prof Dr Ir Kazan Gunawan selaku penguji yang mempertanyakan harapan Nyoman Adhi yang menjabat Pimpinan 1 BPK RI dari model NAS (Nexus of Accountability and Strategy) yang dibangun dalam disertasi tersebut.

Pertanyaan Prof Kazan Gunawan ini membawa Nyoman Adhi menjelaskan poin penting dari model NAS dalam membangun kemitraan strategis antara BPK dengan lembaga atau instansi lain. 

Menurut Nyoman Adhi, model NAS mendorong peran BPK yang lebih strategis, tidak hanya untuk memeriksa laporan keuangan atau kepatuhan prosedural, tetapi untuk memberikan pandangan yang lebih menyeluruh dan jernih tentang bagaimana sumber daya negara dikelola, baik berupa dana, aset, maupun sumber daya manusia. 

Dengan demikian, BPK bisa bertransformasi dari fungsi 'watchdog' menjadi mitra strategis yang tidak hanya mengaudit, tetapi juga mengevaluasi, memberi arahan, dan memfasilitasi koordinasi antar lembaga terkait dalam industri pertahanan. 

Pertanyaan kritis lain muncul dari penguji Prof Dr. Komaruddin terkait dampak dari model NAS yang bisa memperluas kewenangan BPK serta penerapan model NAS sebagai kebijakan. 

Merespons hal tersebut, Nyoman Adhi menegaskan bahwa Model NAS tidak memperluas kewenangan BPK secara struktural, tetapi menekankan pentingnya peran evaluatif yang antisipatif dan solutif, sesuai dengan tuntutan governance modern.

"BPK tidak mengambil alih peran pelaksana dan regulator, tetapi justru menjadi katalis transparansi dan efektivitas lintas sektor. Jadi, peran aktif BPK dalam Model NAS adalah bentuk adaptasi kelembagaan terhadap tantangan tata kelola nasional, khususnya di sektor industri strategis seperti pertahanan, tetapi semuanya itu tetap dalam fungsi koridor fungsi evaluatif," jelas dia.

"Model NAS ini memiliki keunggulan dibandingkan model lain, yakni mampu menghubungkan dimensi akuntabilitas dan strategi secara integratif, menjadikan BPK bukan hanya watchdog, tetapi catalyst of change, memberikan solusi atas lemahnya sinergi antar aktor industri pertahanan, serta fokus pada outcome jangka panjang, bukan hanya output prosedural," beber dia.

Nyoman Adhi juga menjawab dengan tegas pertanyaan Prof. Dr. Dedi Purwana terkait penerapan model NAS, apakah bisa direplikasi untuk industri strategis lain atau hanya berlaku untuk PT Dirgantara Indonesia yang menjadi fokus penelitian disertasi tersebut. Meskipun model NAS dibangun dari studi kasus PT Dirgantara Indonesia, kata Nyoman Adhi, namun logika dan arsitekturnya bersifat generik sehingga dapat direplikasi pada BUMN strategis lain seperti PT Pindad, PT PAL, maupun PT LEN, bahkan Industri strategis lainnya.

Hasil penelitian ini menemukan empat temuan utama, antara lain model NAS kemitraan strategis BPK dan PT Dirgantara Indonesia yang bertujuan meningkatkan TKDN dan integrasi rantai pasok global dan model Dashboard Digital sebagai inovasi tata kelola pemeriksaan berbasis data untuk mendorong efisiensi dan transparansi.

Kebaruan utama dari penelitian ini adalah hadirnya model NAS yang memposisikan BPK sebagai mitra strategis dalam sistem kemitraan lintas sektor industri pertahanan berbasis evaluasi outcome.

Rekomendasi penelitian pada penguatan peran BPK sebagai mitra strategis dalam 
pemeriksaan berbasis evaluasi hasil, pemanfaatan teknologi digital untuk audit dan koordinasi, serta pembentukan forum lintas sektor yang mendukung pembangunan ekosistem industri pertahanan nasional yang lebih mandiri dan kompetitif.