Sosok Hadi Poernomo, Eks Ketua BPK Pernah Terjerat Korupsi, Kini Disebut Jadi Penasihat Prabowo

TRIBUNNEWS.COM - Simak sosok Hadi Poernomo, mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang pernah jadi tersangka kasus dugaan korupsi, dan kini dikabarkan ditunjuk sebagai penasihat Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam kabar yang beredar, Hadi Poernomo akan menempati jabatan sebagai penasihat khusus di bidang penerimaan negara. 

Kabar penunjukan Hadi Poernomo sebagai penasihat Prabowo mencuat setelah beredarnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara.

Keppres tersebut beredar di kalangan jurnalis. 

"Mengangkat Dr. Drs. Hadi Poernomo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara," tulis diktum kesatu Keppres tersebut, dikutip Kamis (15/5/2025).

Keppres tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

"Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri," lanjutnya.

Namun, hingga artikel ini ditulis, kabar Hadi Poernomo ditunjuk sebagai penasihat khusus Presiden RI Prabowo Subianto belum bisa dipastikan kebenarannya.

Sosok Hadi Poernomo

Nama dan gelar: Dr. Drs. Hadi Poernomo, S.H., Ak., CA., M.B.A

Tempat, tanggal lahir: Pamekasan, Madura, Jawa Timur, 21 April 1947

Pendidikan:

• Akademi Ajun Akuntan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, 1969
• Institut Ilmu Keuangan (IIK), Jurusan Akuntansi, Departemen Keuangan, 1973, Akuntan Register Negara No. D786
• Sarjana Hukum, Universitas Krisnadwipayana, 2022
• Master of Bussiness Administration
• Doktor Hukum, Universitas Pelita Harapan, 2022

Hadi Poernomo merupakan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2009-2014.

Ia dijadikan tersangka atas kasus dugaan korupsi terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan PT BCA, Tbk tahun pajak 1999.

Saat itu, Hadi masih menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Direktorat Jenderal Pajak 2002-2004.