Presiden Minta Badan Pangan Nasional Hitung Harga Gabah Kering Petani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional tengah menghitung harga untuk gabah kering panen (GKP) dari petani yang saat ini dikeluhkan petani terlalu rendah.

"Tadi saya menanyakan langsung kepada para petani bahwa GKP-nya (gabah kering panen) jatuh di harga Rp4.200, memang terlalu rendah," ujar Presiden Jokowi usai meninjau secara langsung panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 9 Maret 2023.

Dia mengatakan, pemerintah memiliki perhitungan dengan memperhatikan sejumlah komponen lain dalam produksi. Kepala Negara pun meminta Badan Pangan Nasional untuk merumuskan harga ideal untuk gabah dari petani.

"Pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan harga GKP-nya harusnya berapa karena kita punya hitung-hitungan cost dalam setiap komponen per produksi beras. Ini sudah kelihatan semuanya, baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, lain-lainnya, sudah ketemu," ujar Presiden dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Dengan perhitungan tersebut, Presiden Jokowi berharap harga gabah petani menjadi wajar yang akan berdampak pula pada harga beras di pedagang hingga pembeli. Dengan demikian, semua pihak bisa merasakan manfaat dari perhitungan yang dibuat pemerintah.

"Kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan ini," ungkapnya.

Baca juga: Badan Pangan Nasional Cabut Kebijakan HET Pembelian Gabah dan Beras

Presiden juga mendapati aspirasi para petani yang mengeluhkan soal pupuk, terutama pupuk bersubsidi, baik dari sisi harga maupun ketersediaannya. 

Presiden mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi pupuk nasional meskipun bahan bakunya lebih sulit akibat perang Rusia-Ukraina.

Baca juga: Ekonom Indef: Tahun Pemilu Harga Beras Tinggi Lebih Sensitif Dibanding Harga Gabah Rendah

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi paling 3,5 juta ton dan kemarin tambah di Pupuk Iskandar Muda 570 ribu ton ada tambahan. Impor kita 6,3 juta (ton), artinya apa? Memang kita masih kurang pupuknya," ungkapnya.

Baca juga: Jelang Panen Raya, Pemerintah Diminta Mampu Tingkatkan HPP Gabah yang Untungkan Petani

"Ini yang nanti akan segera kita usahakan tapi kita juga semua harus tahu tempat bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," lanjut Presiden.