Parpol Ingin Pilkada Dihapus Karena Rakyat Hanya Jadi Beban

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat terus mengemuka. Banyak partai politik termasuk partai pendatang baru partai NasDem setuju atas usulan tersebut.

Pengamat Politik Ray Rangkuti melihat banyaknya parpol yang setuju usulan tersebut karena rakyat dianggap menjadi beban. Semakin tertancapnya dominasi parpol untuk menentukan siapa yang layak dan tak layak sebagai calon pemimpin, maka jalan itulah yang niscaya akan ditempuh oleh parpol.

"Tentu saja parpol setuju. Semakin sedikit interaksi mereka dengan rakyat, semakin jauh peluang rakyat untuk terlibat dalam memastikan calon-calon pemimpin mereka. Bagi parpol, rakyat ini adalah beban skaligus objek. Posisi mereka tak boleh naik, sekalipun setahap," kata Ray kepada Tribunnews.com, Senin(1/10/2012) malam.

Persetujuan mereka tersebut kata Ray juga seiring dengan makin menipisnya kepercayaan publik atas parpol. Kalau dipilih di DPRD menurut Ray parpol tak perlu sibuk untuk memikirkan apakah perlu rakyat atau tidak. Mereka juga tak terlalu direpotkan oleh ketidaksukaan atau kesukaan masyarakat.

"Mereka akan lebih leluasa berbuat sesuatu tanpa pusing dengan urusan pendapat masyarakat. Semua keuntungan-keuntungan ini akan dicapai bila pilkada dilaksanakan tidak langsung. Mereka barter partisipasi dan intervensi rakyat itu dengan kata-kata mahal, sering ribut dan pengkotakan masyarakat," jelasnya.

Padahal lanjut Ray pelaksanaan pilkada mahal karena ada permainan poltik uang yang dilakukan oleh parpol karena calon-calon mereka bermental pecundang ketimbang petanding.

"Calon-calon mereka tak terlatih dengan misi dan mental politisi, tapi dagang. Akibatnya yang terjadi, politikpun mereka dagangkan. Ada banyak argumen menolak ini. Tapi inti argumen itu adalah pemilihan tak langsung berarti meninggalkan rakyat dan membiarkan parpol secuek-cueknya meninggalkan rakyat," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani ini.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat setuju wacana penghapusan pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung oleh rakyat.

Nasdem lebih setuju jika dipilih oleh DPRD setempat. Ini juga untuk mengantisipasi maraknya politik uang serta penghematan anggaran.

Meski mengakui tidak sepenuhnya pilkada tidak langsung bersih dari praktik politik uang, namun ia meminta melihat dari pengalaman-pengalaman pilkada sebelumnya, dinilai lebih baik daripada pemilihan langsung.