Eva: Kita Tunggu Aksi KPK Bersihkan Istana Presiden

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat apresiasi dari berbagai kalangan karena keberaniannya dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan jenderal polisi aktif.

Setelah mengusut kasus korupsi di Polri maka KPK juga ditantang untuk mengusut kasus-kasus korupsi di lingkaran Istana Kepresidenan RI. Apalagi KPK terus mengusut kasus yang diduga melibatkan “orang dekat” SBY yakni pengusaha Hartati Murdaya yang diduga terlibat dalam kasus suap terkait kepengurusan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

"Kalau Hartati (diusut) terus kapan (giliran) Istana. Kita tunggu aksi KPK," kata Anggota Komisi III DPR Eva K Sundari dalam diskusi di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (2/8/2012).

Apalagi, menurut Eva, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana waktu masih menjadi aktivis antikorupsi di UGM pernah mengatakan epicentrum korupsi di Indonesia ada tiga yakni istana, pemegang senjata, dan pengusaha naga. Pemegang senjata dimaksud adalah Polri dan TNI sementara pengusaha naga adalah pengusaha kakap yang doyan suap.

"Kita masih ingat ketika Denny bicara soal epicentrum korupsi di Indonesia. Kita mesti dorong KPK masuk ke sana. Ini sudah berjalan di Polri dan pengusaha, tinggal Istana. Kalau kita ingin perbaiki indeks korupsi makA 3 areal yang tidak disentuh sebelumnya itu harus disentuh oleh KPK," kata dia.

Agar menuntaskan kasus besar di Polri maka Eva mendorong polisi membantu KPK. "Bukan malah menghalangi KPK. Dan kasus di Polri harusnya diserahkan semua ke KPK sehingga kalau KPK jalan maka enak Kapolri. Tidak mungkin orang dalam bersihkan Polri dari korupsi," kata dia.

Ayo Klik: