Anggota DPR: Uji Kompetensi Guru Akal-akalan Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyelenggaraan Uji Kompetensi Guru (UKG) yang akan berlangsung mulai Senin (30/7/2012) besok, disinyalir menjadi bagian akal-akalan untuk merealisasikan proyek pemerintahan.

Demikian disampaikan anggota Komisi X DPR (Pendidikan dan Kebudayaan), Reni Marlinawati, dalam keterangan persnya kepada Tribunnews.com, Minggu (29/7/2012).

Reni menolak kebijakan penyelenggarakan UKG oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurutnya, UKG bukanlah satu-satunya jaminan untuk meningkatkan kompetensi guru.

"Bagaimana cara membedakan antara guru yang telah mengajar selama 30 tahun tapi hanya tamat SMP dengan guru yang mengajar 3 tahun yang lulus S1," ujar Reni.

Reni mengatakan penerapan UKG ini pada akhirnya akan ditetapkan standar minimal dan maksimal. Ia mempertanyakan nasib atau tindak lanjut terhadap guru yang memperoleh nilai minimal.

Jika pun UKG dilakukan, lanjut Reni, sebaiknya dilaksanakan saat uji sertifikasi guru. Sebab, bagaimanapun sertifikasi tersebut terkait dengan UKG.

Sebagaimana aspirasi yang muncul dari konstituennya di Daerah Pemilihan Jawa Barat IV, Reni mengungkapkan bahwa banyak guru yang keberatan dengan penyelenggaraan UKG ini. Justru akan lebih pemerintah melihat secara langsung fasilitas di sekolah-sekolah.

"Akhirnya, saya menilai UKG bertujuan hanya untuk realisasi proyek saja daripada sasaran strategis untuk peningkatan guru," ujar politisi PPP itu.