AMAN Imbau SBY Libatkan Masyarakat Adat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Dunia internasional mengarahkan pandangannya ke Rio De Janeiro, Brazil, tempat berlangsung Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pembangunan Berkelanjutan atau RIO+20 Summit, pekan lalu.

Hampir dua puluh tahun lalu, masyarakat dunia melalui KTT Bumi di Rio De Janeiro 1992, membuat komitmen tegas pelaksanaan visi baru Pembangunan Berkelanjutan yang ditopang tiga pilar yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

KTT Bumi 1992 menghasilkan Agenda 21 dan Deklarasi Rio yang mengakui peran-peran utama masyarakat adat dalam pembangunan berkelanjutan serta mengakui masyarakat adat sebagai salah satu dari 9 Major Group.

Peran penting masyarakat adat ini kemudian dipertegas kembali Johannesburg Action Plan pada KTT tentang Pembangunan Berkelanjutan di mana istilah “Indigenous Peoples” (masyarakat adat) untuk pertama kalinya digunakan secara resmi.

Namun demikian, dua puluh tahun setelahnya, dunia dan masyarakat adat menjadi saksi telah terjadi kesenjangan yang semakin jauh antara manusia dengan alam. Ekosistem, keanekaragaman hayati, serta masyarakat adat yang bergantung pada alam justru semakin terancam, bahkan banyak keanekaragaman hayati yang mengalami kepunahan. .

Meningkatnya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan tidak adanya implementasi pembangunan yang berkelanjutan membuat dunia saat ini mengalami krisis ganda: krisis ekologi, ekonomi, sosial, krisis politik dan budaya.

Karena itu, konferensi di Rio de Janeiro, Brasil, kali ini menjadi sangat penting artinya bagi dunia dan bagi Indonesia. Menurut Sekretaris Jendral Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan melalui pernyataan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Senin (25/6/2012), kehadiran Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan.

Seperti dikutip Abdon yang juga hadir pada acara tersebut mewakili komunitas masyarakat adat di Indonesia, Presiden SBY dalam pidato pada Sidang Pleno Rio+20 Summit, mengajukan tawaran tentang Sustainable Growth with Equity, yakni pertumbuhan yang akan menyebarkan manfaat kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dengan cara yang akan menjamin keberlanjutan lingkungan.

Nilai-nilai sustainability atau keberlanjutan dan equity atau keadilan, merupakan dua hal penting yang selama ini terus diperjuangkan masyarakat adat. Meskipun demikian, dalam realitasnya, konsep ini memiliki berbagai tantangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam konteks masyarakat adat di Indonesia, salah satu prasyarat dari Green Economy adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, penyelesaian konflik dan reformasi agraria, serta pengalihan pusat dan sumber kekuatan ekonomi Indonesia dari capital/pasar ke kampung-kampung. Semua ini merupakan paket utama dari Green Economy Policies.

“Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mendorong Presiden SBY untuk melihat kembali pilihan strateginya yang disampaikan di Rio+20 Summit dengan melibatkan seluruh elemen dan menggali gagasan dari berbagai pihak tentang masa depan seperti apa yang kita inginkan dan bagaimana mencapainya,” ujar Abdon.

Dengan demikian, katanya, “Sustainable Growth with Equity akan menjadi kenyataan dan menjadi milik bersama seluruh bangsa.” (*)

BACA JUGA

• 530 Konflik Masyarakat Adat Tidak Ada yang Terselesaikan

• AMAN Imbau SBY Libatkan Masyarakat Adat

• Masyarakat Adat Terbukti Ikut Menjaga Kelestarian Alam

• Menhut Didemo Masyarakat Adat Tangkuban Parahu

• Menteri Kehutanan Janji Sikat Pembalakan Liar

• Warga Desa Sihaporas Mengadu ke Presiden dan Kapol