APBN Surplus 2028 vs Utang Rp 700 Triliun: Antara Visi dan Realita

Strategi Alternatif yang Mendesak

Untuk mencapai surplus tanpa mengguncang stabilitas sosial, pemerintah perlu:

1. Reformasi Pajak Progresif – perkuat basis pajak digital, karbon, dan high wealth individual.

2. Penguatan SWF Domestik – konsolidasikan aset BUMN, dana pensiun, dan asuransi agar lebih likuid.

3. Green & Digital Fiscal Policy – arahkan belanja ke energi terbarukan dan transformasi digital.

4. Efisiensi Subsidi – bukan dihapus, melainkan ditargetkan tepat sasaran berbasis data. Subsidi ke BUMN monopolis seperti Pertamina dan PLN perlu dikaji ulang agar manfaat dirasakan langsung oleh konsumen akhir.

5. Diplomasi Fiskal Global – manfaatkan posisi geopolitik Indonesia untuk memperbesar ruang fiskal, seperti strategi negara Nordik.

6. Reformasi Tata Kelola BUMN – kebijakan Presiden Prabowo meniadakan tantiem direksi dan komisaris BUMN adalah langkah awal yang tepat. Langkah berikutnya: membatasi jumlah komisaris, serta menata ulang take-home pay pejabat publik yang merangkap jabatan, guna mengurangi kesenjangan pendapatan.

Penutup: Antara Visi dan Realita

Visi APBN surplus 2028 dapat menjadi loncatan sejarah fiskal Indonesia. Namun, ia berisiko sekadar menjadi slogan politik jika tidak disertai disiplin fiskal, reformasi pajak, serta inovasi pembiayaan yang berkeadilan.

Belajar dari Roosevelt, Lee Kuan Yew, hingga Milei, jelas bahwa visi besar selalu diuji realita. Kini, Presiden Prabowo memiliki pilihan: menjadikan surplus 2028 sebagai momentum menuju Indonesia Emas, atau membiarkannya lenyap ditelan defisit rutin.

Kuncinya adalah keberanian menyeimbangkan visi politik dengan realitas ekonomi.