Tanggap Darurat Nasional: 12 Usulan kepada Presiden untuk Pulihkan Kepercayaan Publik

Penulis: Prof. Ganjar Razuni

• Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional
• Ketua Dewan Pembina Yayasan Trisakti Pamungkas Nusantara

TRIBUNNERS - Apa yang terjadi dalam hampir satu pekan terakhir telah mencapai titik krisis kepercayaan masyarakat terhadap negara. 

Kerusuhan yang terjadi secara khusus menimpa institusi kepolisian dan lembaga legislatif, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Kepolisian adalah alat negara yang harus tunduk pada politik negara. 

Lembaga legislatif, apa pun proses dan isinya, merupakan cerminan dari representasi masyarakat. Kedua institusi ini, sebagai simbol negara, kini berada di titik nadir kepercayaan publik.

Situasi saat ini telah menjurus pada kondisi “hukum rimba”, kriminalitas, dan anarkisme. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan terjadi proses delegitimasi negara sebagaimana dikemukakan oleh Guillermo O'Donnell—yakni potensi menuju negara gagal, ketika negara kehilangan otoritas moral untuk ditaati dan diakui oleh rakyatnya. Ini sangat berbahaya. 

Bila dibiarkan, hukum rimba akan menjadi norma. Karena itu, langkah cepat dan terukur dalam kondisi darurat sangat diperlukan.

Kondisi di lapangan sebenarnya merupakan akumulasi dari punahnya harapan masyarakat terhadap rezim sebagai sebuah sistem—termasuk apa yang dihasilkan oleh sistem tersebut. 

Salah satu penyebab utamanya adalah tidak tepatnya arah politik anggaran negara.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian bertahap dalam implementasi program-program seperti: MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, yang kini justru menyerap anggaran pendidikan dan dana desa, termasuk anggaran guru, dengan segala konsekuensinya.

Di sisi lain, pemerintah pusat terus melakukan intensifikasi fiskal. Bahkan, beberapa daerah akhir-akhir ini menaikkan PBB hingga 800 persen. 

Ditambah lagi dengan masalah hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sulitnya kehidupan, minimnya lapangan kerja, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan berbagai persoalan lainnya.

Penulis percaya dan meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki tekad yang kuat serta cita-cita luhur dan mulia bagi rakyat dan bangsa Indonesia, dalam kerangka negara kesejahteraan.

Oleh karena itu, penulis mengusulkan agar dilakukan penyesuaian bertahap dan terukur terhadap pelaksanaan program-program prioritas—dengan mempertimbangkan kemampuan APBN.