Mendagri Tito Ungkap Alasan Turunnya TKD 2026: Banyak Korupsi, Anggaran Bangun Rumah Sakit Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa praktik korupsi di daerah menjadi salah satu alasan utama di balik penurunan drastis anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (15/9/2025), Tito menyebutkan bahwa anggaran TKD tahun depan hanya sebesar Rp650 triliun, turun hampir Rp300 triliun dari sebelumnya Rp919 triliun.

“Setelah pidato kenegaraan Presiden dan nota keuangan pada 15 Agustus lalu, diumumkan bahwa TKD tahun 2026 sebesar Rp650 triliun. Artinya, ada penurunan sekitar Rp296 triliun dari tahun sebelumnya,” ujar Tito di Gedung DPR RI, Jakarta.

Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah melakukan evaluasi atas penurunan tersebut. 

Ia menyebut dua faktor utama yang menjadi pertimbangan: kewenangan penuh Presiden dalam pengelolaan keuangan negara, dan ketidakefisienan di tingkat daerah yang tercermin dari maraknya kasus korupsi.

“Indikatornya jelas, banyak kepala daerah yang tersangkut kasus hukum, baik oleh KPK, kejaksaan, maupun kepolisian,” katanya.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Minta Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Dievaluasi

Salah satu contoh yang disorot Tito adalah penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kesehatan untuk pembangunan rumah sakit di Kolaka Timur.

“Anggaran dari pusat untuk membangun rumah sakit diserahkan ke Bupati Kolaka Timur, tapi malah dimainkan. Ini sangat memprihatinkan,” tegasnya.

Menurut Tito, belanja modal seperti pembangunan jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan adalah sektor yang paling rawan dikorupsi. 

Ia menyebut bahwa belanja pegawai relatif aman, namun belanja operasional dan modal justru sering menjadi ladang penyalahgunaan.

“Kalau belanja pegawai nggak mungkin dikorupsi, tapi kalau sudah bicara pembangunan, itu yang sering bocor,” ujarnya.

Tito juga menyinggung temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan banyaknya penyimpangan anggaran di daerah. 

Ia mengakui bahwa meski banyak kepala daerah yang bekerja baik, tak sedikit pula yang bermasalah.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pihak yang ikut bermain, termasuk dalam pengelolaan APBD. Saya tidak bermaksud menyudutkan DPRD, tapi ini kenyataan yang harus kita hadapi,” pungkasnya.