Indonesia Berlayar dengan Dua Mata Terbuka

Dan sejarah juga memberi peringatan yang tak kalah jelas: negara yang terlalu lama hanya seeing like a state mudah terperangkap dalam peta yang ia gambar sendiri, terkurung dalam “ruang gema” (echo chamber) yang meninabobokan, membuatnya percaya segalanya terkendali, meski tanda-tanda di luar temboknya berkata sebaliknya. 

Di dalam peta itu, sawah masih hijau padahal di lapangan sudah menjadi deretan rumah. Di laporan resmi, stok pangan tercatat aman berbulan-bulan, padahal di pasar harga beras sudah merangkak naik.

Dalam grafik, angka kemiskinan terlihat menurun, tetapi di gang sempit ibu-ibu mulai mengurangi porsi makan anaknya. 

Di halte, sekelompok anak muda bercanda untuk menutupi kegelisahan karena panggilan kerja tak kunjung datang. Daya beli melemah, kelas menengah tergerus, dan daya saing nasional pelan-pelan terkikis.

Apa yang terjadi di Pati mengingatkan kita bahwa suara rakyat bukanlah gangguan yang harus diredam, melainkan kompas yang perlu dibaca dengan saksama.

Ia menunjukkan arah yang terkadang luput dari peta resmi, tetapi sangat nyata terasa di lapangan. Dalam dinamika demokrasi, gelombang aspirasi publik bukan hanya koreksi, tapi juga energi yang bisa memperkuat keputusan negara. 

Kebijakan, oleh karena itu, tidak boleh berhenti sebagai rumusan di balik meja birokrasi; ia harus menjelma menjadi denyut yang hidup—dirasakan, dipahami, dan dijalankan bersama masyarakat.

Untuk menjaga agar arah besar pembangunan tidak menyimpang, serta memastikan daya adaptif bangsa tetap tajam menghadapi perubahan, tiga langkah strategis berikut perlu segera dihidupkan.

Pertama, membangun “Radar Perubahan Nasional”—sistem terpadu yang tidak hanya bergantung pada data resmi pemerintah, tetapi juga menangkap sinyal dini dari masyarakat, pasar, dan daerah.

Model ini bisa mengadaptasi praktik Whole-of-Government Integrated Risk Management System di Singapura, dimana seluruh kementerian dan lembaga berbagi “radar kebijakan” secara real time. Dengan begitu, potensi badai dapat terbaca lebih cepat, dan respons kebijakan bisa diambil secara presisi, tepat waktu, dan terukur.

Kedua, mengadakan Policy Review Forum setiap enam bulan, mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil.

Forum ini menjadi ruang bersama untuk menguji ulang asumsi, menemukan celah implementasi, dan menyesuaikan langkah dengan realitas terbaru.

Korea Selatan melakukan hal serupa melalui Economic Policy Review Meetings lintas sektor, memastikan kebijakan tetap relevan, adaptif, dan selaras dengan dinamika global maupun kebutuhan domestik.

Ketiga, membentuk Indeks Kerja Sama Nasional untuk mengukur seberapa padu pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat bergerak menuju tujuan bersama.

 Indeks ini dapat mengacu pada kerangka Policy Coherence for Sustainable Development di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), namun diperluas agar memotret keselarasan lintas dimensi—lingkungan, inklusi sosial, dan pemerataan ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan Goal 17 Sustainable Development Goals (SDGs), yang menekankan kemitraan multi-pihak sebagai mesin utama pencapaian agenda pembangunan.