Objektivitas Hukum di Antara Pusaran Media, Netizen, dan Kuasa

Tidak ada pembelaan yang cukup atas apa yang dituduhkan kepada pemimpin sipil tersebut. Hukum sekedar dijadikan tameng untuk meligitimasi keinginan pihak yang sedang berkuasa.

Objektivitas Hukum dan Harga yang Harus Dibayar

Tiga bentuk pengadilan tak resmi tadi, yakni pengadilan oleh pers, netizen, dan penguasa, telah merusak fondasi hukum kita. Ketiganya menekan ruang netralitas, menggiring penegak hukum untuk patuh pada opini, dan menjauhkan hukum dari prinsip due process of law.

Agar hal ini tak terus-menerus terjadi, maka pertama, literasi hukum di tengah masyarakat harus ditingkatkan. Masyarakat harus paham bahwa hukum bukan soal viral atau tidak tetapi soal kecukupan alat bukti dan logika.

Kedua, media harus mengedepankan etika. Media jangan menjadi ruang sidang kedua. Biarkan proses hukum berjalan dan jangan membuat vonis bayangan dalam bentuk headline.

Ketiga, lembaga hukum harus memperkuat integritasnya. Jangan gentar oleh netizen dan jangan tunduk pada kekuasaan.

Jika hukum tunduk pada opini, maka yang kita bangun bukan negara hukum tetapi negara viral. Jika hukum dikendalikan oleh penguasa, maka keadilan hanyalah ornamen demokrasi.

Hukum harus bekerja dalam senyap namun tetap mengedepankan objektivitas dan kejujuran. Hukum harus tegak bukan karena ia takut pada kamera atau kuasa tetapi karena ia secara sadar betul tengah memegang amanat konstitusi. (*)