Tribunners / Citizen Journalism
Sekolah Rakyat: Jalan untuk ‘Wisuda’ dari Kemiskinan
Jika semua pihak bisa bersinergi, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi model kebijakan pendidikan berbasis transformasi sosial.
Di atas kertas, Sekolah Rakyat mungkin hanya tampak seperti deretan angka target: 200 sekolah, masing-masing 1.000 siswa, berdiri di lahan 5-10 hektar. Namun sesungguhnya, yang dibangun bukan hanya gedung sekolah, melainkan tangga sosial agar anak-anak keluarga miskin punya jalur jelas menuju kuliah atau dunia kerja.
Dan di kampung mereka, rumah yang direnovasi serta bantuan sosial yang terus mengalir menjadi pengingat bahwa negara tidak pernah meninggalkan mereka.
Sering muncul pertanyaan, mengapa negara perlu “membiayai penuh” sekolah khusus ini? Bukankah itu terlalu mahal?
Jawabannya sederhana: biaya membiarkan kemiskinan jauh lebih mahal. Kita sudah menyaksikan bagaimana lingkaran kemiskinan memunculkan masalah gizi buruk, kriminalitas, rendahnya produktivitas tenaga kerja, dan ketimpangan sosial.
Sekolah Rakyat adalah kebijakan yang berpijak pada prinsip equity, bukan semata charity. Negara hadir bukan sekadar memberi bantuan karitatif, tetapi menciptakan kesetaraan peluang agar setiap anak—tanpa peduli dari mana ia lahir—punya ruang tumbuh yang sama.
Ketika anak-anak mendapat pendidikan yang layak, sementara keluarga mereka tetap dilindungi melalui bansos dan program renovasi rumah, maka pendekatan multidimensi ini menjadi jauh lebih efektif dalam memutus siklus kemiskinan.
Tentu, Sekolah Rakyat bukan kebijakan tanpa tantangan. Akan ada persoalan transparansi seleksi siswa, kesiapan guru, tata kelola asrama, dan risiko stigmatisasi. Tetapi itu bukan alasan untuk mundur.
Yang diperlukan adalah pengawasan publik, kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, serta komunikasi yang konsisten agar masyarakat memahami ini bukan sekadar sekolah gratis, melainkan Center of Excellence pendidikan Indonesia.
Jika semua pihak bisa bersinergi, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi model kebijakan pendidikan berbasis transformasi sosial, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain yang berjuang memutus rantai kemiskinan.
Karena di masa depan, kita ingin anak-anak Indonesia bisa berkata: “Kami lahir miskin, tapi negara memberi kami kesempatan untuk lulus dari kemiskinan.”
Dan itu, bagi saya, adalah wujud keberhasilan kebijakan publik yang paling hakiki.
Melalui Sekolah Rakyat diharapkan tumbuh talenta anak-anak bangsa yang cerdas, inovatif dan adaptif.
Anak-anak tersebut yang nantinya menjadi pemegang estafet kepemimpinan nasional, agen perubahan bangsa menuju Indonesia Emas, dan pelopor cita-cita terwujudnya nilai-nilai Pancasila yang hakiki. Keberadaan sekolah rakyat pada esensinya sebuah upaya membangun kemandirian bangsa menghadapi tantangan dan dinamika global di masa depan.
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Seleksi PPPK JF Guru Sekolah Rakyat Tahap 3 Tahun 2025 Dibuka, Ini Syarat dan Tahapannya |
![]() |
---|
Mensos Gus Ipul Dorong Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Segera Realisasikan Sekolah Rakyat |
![]() |
---|
Puji Fasilitas Sekolah Rakyat, Prabowo Bandingkan saat Dirinya di Akmil |
![]() |
---|
Presiden Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10, Targetkan 165 Titik September 2025 |
![]() |
---|
Tinjau Langsung, Presiden Targetkan 500 Sekolah Rakyat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.