Lembaga Adat Betawi: Antara Pengakuan Formal dan Tantangan Kultural

Lembaga Adat Betawi: Antara Pengakuan Formal dan Tantangan Kultural

Oleh Achmad Fachrudin

Akademisi dari Universitas PTIQ Jakarta

DIBANDING penggawa Jakarta sebelumnya,  Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI, Rano Karno (Pram-Doel) boleh dikatakan dua sosok paling vokal dan mempunyai political will kuat untuk memajukan masyarakat dan kebudayaan Betawi saat kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI 2024.

Begitupun setelah terpilih menjadi Gubernur dan wakil Gubernur DKI, pada 100 hari pertama pemerintahannya sudah menggenjot dan melaksanakan secara nyata berbagai program kerja guna memajukan masyarakat dan kebudayaan Betawi. 

Agar berbagai gebrakan dan program Pram-Doel dalam memajukan masyarakat mewujud dan bermuara kepada yang diharapkan, yakni: pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan Betawi sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan secara keseluruhan.

Atau dalam frasa ringkas dapat mengantarkan dan menjadikan etnis Betawi sebagai 'tuan rumah' di negerinya sendiri.

Hal tersebut menuntut dan memaksa masyarakat, tokoh Betawi dan terutama Organisasi Kemasyarakatan Betawi harus solid, siap serta berada di garda terdepan. 

Terlebih, sebagaimana dikatakan Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) KH Lutfi Hakim, Rabu, 26 Maret 2025,  indeks pembangunan kebudayaan Jakarta 2023 memperlihatkan persentase yang rendah di tiga indikator.    

Ketiga indikator itu berhubungan erat dengan kebudayaan di antaranya, ekonomi budaya, warisan budaya, dan ekspresi budaya.    

Ekonomi budaya dengan dimensi 14,59 persen, warisan budaya 48,56 persen dan ekspresi budaya di angka dimensi 21,28 persen.

Meskipun tinggi di pendidikan 79,2 persen ketahanan sosial budaya 71,79 persen dan budaya literasi 70 sampai 58 persen.

Belum Maintream 

Di luar yang disampaikan tokoh Betawi dari FBR tersebut, secara faktual dan empirik kebudayaan Betawi yang demikian kaya dengan ragam jenis dan coraknya belum menjadi kebudayaan mainstream.

Sebagai contoh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mewajibkan lembaga penyiaran televisi swasta untuk menyiarkan konten lokal, dengan proporsi minimal 20 persen dari total waktu siaran.

Tujuannya untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai lokal serta kearifan budaya bangsa.