Tentang RUU 'One Big Beautiful Bill' Cikal Konflik Trump- Elon Musk, Siapa Sebenarnya Diuntungkan?

Oleh: DR Ilham Ilyas SHMM, Penggagas Suara Hati Rakyat (SHR) sekaligus pemerhati isu internasional

TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat AS loloskan Rancangan Undang-undang reformasi pajak dan belanja negara, yang akrab disebut "One Big Beautiful Bill Act", pada 22 Mei 2025.

RUU tersebut dirancang untuk mengoptimalkan undang-undang pajak dan meningkatkan keadilan. 

Meskipun Gedung Putih memuji langkah ini sebagai keringanan pajak bagi kelas menengah dan pendorong ekonomi, paket tersebut menuai skeptisisme luas—mulai dari pelaku usaha hingga para ekonom. Termasuk Elon Musk.

Baca juga: Ayah Elon Musk Yakin Perseteruan dengan Trump Hanya Sementara: Seperti Suami Istri Bertengkar

Bahkan karena RUU tersebut, hubungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Elon Musk sempat retak.

Pada 3 Juni, CEO Tesla sekaligus mantan Kepala Kantor Efisiensi Pemerintah AS, Elon Musk, mengecam undang-undang itu di media sosial dengan mengatakan, "This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination."

Negosiasi atas "One Big Beautiful Bill" menjadi contoh khas politik earmark Washington. Untuk mengamankan dukungan dari legislator di negara bagian dengan pajak tinggi, sebuah ketentuan diselipkan secara diam-diam untuk menaikkan batas maksimum potongan pajak negara bagian dan lokal (SALT) menjadi $40.000—sebuah pengaturan yang dirancang untuk memenangkan suara di wilayah tertentu dengan mengorbankan semua pembayar pajak.

Menurut The Washington Post, RUU ini memperpanjang potongan pajak yang ditandatangani Trump pada 2017, memangkas tarif di berbagai kelompok pendapatan, termasuk manfaat besar bagi warga Amerika yang membayar pajak penghasilan federal tertinggi—mereka yang termasuk 5 persen teratas distribusi pendapatan. Undang-undang ini mencakup beberapa kebijakan yang, menurut kritik, secara tidak proporsional menguntungkan orang-orang berpendapatan paling tinggi.

Bagian 899 dari "One Big Beautiful Bill" mungkin menjadi fitur paling ironis dalam undang-undang ini: ketentuan itu memberi wewenang penerapan tarif balasan—atau lebih tepat disebut "pajak balas dendam"—terhadap negara-negara yang memberlakukan pajak layanan digital, diperkirakan akan menambah penerimaan sekitar 116 miliar dolar AS selama dekade berikutnya. Meskipun diklaim untuk "membela kepentingan bisnis Amerika," sesungguhnya kebijakan ini melindungi keuntungan monopoli raksasa teknologi AS seperti Google dan Meta.

Peringatan berulang Elon Musk tentang krisis ekonomi yang mengancam tampak semakin akurat.

Lembaga pemeringkat Moody's telah menurunkan peringkat kredit kedaulatan AS akibat memburuknya kondisi fiskal, sementara imbal hasil obligasi 30 tahun AS melesat di atas 5 persen, memicu alarm "triple whammy" pada pasar saham, obligasi, dan mata uang.

RUU itu juga mengusulkan kenaikan plafon utang sebesar fantastis—4 triliun dolar—dengan tujuan menunda tekanan hingga Agustus mendatang, saat Menteri Keuangan Bessent memperingatkan batas plafon utang bisa tercapai. Dengan defisit yang terus membengkak ditambah tarif proteksionis, ekonomi dan stabilitas pasar AS kini menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Social Mobility Project menemukan bahwa lebih dari 70% responden meyakini reformasi pajak saat ini lebih menguntungkan rumah tangga berpenghasilan tinggi dibandingkan yang mereka perkirakan, sementara hanya sekitar 15% yang merasa keluarga mereka sendiri akan mendapatkan manfaat.

Selain itu, reformasi ini tidak memberikan keringanan berarti bagi sektor-sektor yang mengalami inflasi tinggi—seperti layanan kesehatan dan pendidikan—yang justru semakin membebani keluarga kelas menengah dan berpenghasilan rendah.

Seperti yang disorot dalam editorial The New York Times, "Sebagian besar warga Amerika merasa pemangkasan ini justru menguntungkan kalangan kaya dan memperburuk ketimpangan, sementara tekanan di tingkat akar rumput terus meningkat."