Jejak Prabowo Dalam Proposal Trump Demi Ukraina

AKHIR Februari 2024, saya menulis di Tribunnews sebuah catatan refleksi dua tahun konflik Ukraina-Rusia. 

Saya sebut refleksi karena Desember 2023, saya berkunjung ke Ukraina bersama rombongan masyarakat sipil Indonesia terdiri dari akademisi, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), staf ahli di DPR hingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Satu hal merisaukan tiap kali kami bertamu ke masyarakat sipil dan pemerintahan Ukraina adalah pertanyaan tentang usulan—saat itu Menteri Pertahanan—Prabowo Subianto--di forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-20 pada awal Juni 2023.

Ada empat usulan Prabowo yakni Pertama, memaksa kedua belah pihak gencatan senjata; Kedua, diberlakukan wilayah bebas militer atau Demilitarized Zone (DMZ); Ketiga, mengizinkan pasukan perdamaian PBB beroperasi di wilayah yang kini dikuasai Rusia; Keempat, dilakukan referendum.

Pidato Prabowo hanya lima menit, tapi memicu respons keras dari Ukraina, mayoritas merasa dirugikan!

Kok Indonesia yang pernah dibantu agar bisa diakui dan bisa berdiplomasi di PBB tak tahu berterima kasih.

Namun, seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Ukraina yang pernah berhutang nyawa diselamatkan Prabowo saat Jakarta dilanda kerusuhan, secara tersirat dia punya pendapat berbeda.

Baca juga: Keir Starmer: Inggris dan Prancis Siap Kerja Sama untuk Rencana Perdamaian Ukraina

Hal serupa namun lebih gamblang saya terima dari seorang diplomat Ukraina yang menemui Prabowo secara langsung di Jakarta.

Sambil ngemil telur rebus di apartemennya, diplomat itu menuturkan penjelasan gamblang dari Prabowo.

Pertama, ketika semua pihak sibuk mengutuk Rusia, tidak satupun ada pemimpin yang secara gamblang memberikan solusi konkret agar terjadi gencatan senjata. Kedua, Prabowo hanya diberikan kesempatan waktu yang singkat. 

Pak Diplomat Ukraina penyuka batu akik itu lalu mengingatkan bahwa diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi dan berdialog untuk memengaruhi keputusan dan perilaku pihak lain. 

Langkah-langkah yang ditempuh panjang dan berliku, yang mungkin jauh dari citra patriotik!

Dia mengingatkan tak banyak yang sadar dan tak banyak orang mau mengakui, lima bulan kemudian setelah pidato kontroversial Prabowo, mantan bos NATO, Anders Fogh Rasmussen mengutarakan ide yang mirip dengan usulan Prabowo.

Hal yang membedakan, usul Rasmussen lebih radikal karena memaksa Rusia mundur dan memungkinkan Ukraina yang lelah mengkonsolidasikan kekuatan internal dan NATO sebagai kekuatan pendukung utama punya waktu menggelar persenjataan di masa gencatan senjata.

Sejarah mencatat, usulan Prabowo dan Rasmussen mungkin sekadar dianggap angin lalu oleh Rusia dan Amerika.