Tribunners / Citizen Journalism
Pemilu 2024
Ancaman Koalisi Kebangsaan Untuk PDIP
Istilah koalisi besar kini mendengung antara KIB dan KIR dan menjadi poros baru sebagai koalisi kebangsaan.
Apakah hal itu disebabkan oleh arogansi PDIP dalam merawat koalisi besar semula, ataukah barisan koalisi lama Pemilu 2019 ingin memisahkan diri akibat adanya tujuan dan mufakat tak sejalan dalam koalisi presidential dan parliemantary?
Rupanya PDIP membaca akan terjadi hal itu lalu juga memberikan signal untuk gabung dengan koalisi kebangsaan dengan syarat berat yaitu RI-1 harus diusung dari PDIP.
Hal itu bertentangan dengan elektabilitasnya Prabowo yang kini mencapai 30,3 persen yang mengungguli capresnya PDI-P Ganjar Pranowo di angka 26,9 persen.
Kedua adalah Golkar yang memiliki suara tebanyak pemenang Pemilu 2019 kedua, Gerindra sebagai pemenang Pemilu 2019 ketiga, apakah mereka mau menerima PDI-P dengan syarat berat demikian?
Ketiga, PKB, PAN, dan PPP pengusung utama koalisi kebangsaan belum cukup terwadahi kepentingan bersamanya maka mereka akan sangat berat dengan PDI-P yang mensyaratkan itu.
Harapan terbesarnya adalah jika koalisi kebangsaan atau koalisi perubahan menjadi titik balik perlawanan terhadap arogansi PDIP dan ketidakpuasan koalisi besarnya selama 10 tahun PDIP berkuasa maka koalisi tersebut harus mampu menunjukkan mufakatnya lebih baik untuk mengabdi demi kesejahteraan rakyat ke depan.
Jika hal itu tidak mampu diwujudkan oleh koalisi kebangsaan atau koalisi perubahan, maka tidak ada bedanya mereka dengan koalisi tunggal yang hanya akan melanggengkan kekuasaan baru seperti kuasa PDIP sebelumnya.
Rakyat menginginkan tujuan tunggal sebuah perubahan dalam kesatuan untuk kebangsaan Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya bukan sebatas jargon belaka; koalisi perubahan, koalisi kebangsaan atau koalisi tunggal.
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.